PALEMBANG, GLOBALPLANET - Ada 81 calon pelanggan yang mengalami masalah dari 4.315 Sambungan Rumah (SR) penerima bantuan Kementerian ESDM di tahun 2018 untuk empat kecamatan yakni Kecamatan Plaju Ulu, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II dan Jakabaring.
Kepala Bagian Pembangunan Pemkot Palembang, Zuriyati mengaku, alasan yang membuat masyarakat ragu untuk dipasangkan Jargas diantaranya alasan keselamatan, biaya penggunaan jargas yang mahal, renovasi rumah, masih harus menghabiskan gas elpiji yang ada di rumahnya dan masih banyak lagi.
"Mereka tidak berminat saat hendak di Gas In, padahal secara infrastruktur sudah tertanam. Sejumlah masyarakat ada yang termakan isu-isu negatif, yang beredar sehingga membuat mereka ragu. Inilah yang kita harapkan agar bisa diselesaikan paling lambat satu Minggu ini, lewat sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan, kelurahan hingga RT bahwa instalasi ini gratis dan aman," ungkap Zuriyati saat dijumpai di ruangannya, Selasa (4/2/2020).
Ia menjelaskan, jika diperbandingkan dengan gas korek api, jargas ini sudah sangat hemat. Gas Korek Api bisa menghabiskan 4 Bar tapi Jargas hanya dikisaran 0,2-0,3 Bar artinya sangat aman untuk digunakan.
"Hanya saja masyarakat harus membeli token minimal 20 ribu. Token ini bisa berlangganan di tempat yang disediakan Kementerian ESDM," ujarnya.
Zuriyati mengatakan, pembangunan infrastruktur Jargas ini melewati berbagai tahapan, yakni dari nama dan alamat hingga minat dari masyarakat. Mereka yang berminat sangat banyak tapi yang memenuhi persyaratan hanya 4.315 SR yang dilayani sesuai bantuan Jargas tahun 2018.
"Selain ragu tidak mau dipasang, ada juga 37 calon pelanggan yang di kelurahan Plaju Ulu, 5 ulu dan Tuan Kentang yang belum di gas in, karena meteran dan LCD hingga habis batere. Tapi ini jadi tanggung jawab Kementerian dan pihak vendor," jelasnya.
Untuk instalasi tahun 2019 adapula masalah yang terjadi. Dimana 6.034 SR di Kecamatan SU I, SU II, Jakabaring, Sako dan Sematang Borang, beberapa sudah terpasang dan gas in, tapi masih ada masyarakat yang minta pengembalian (perbaikan) jalan nasional pasca penggalian. Untuk ini Sekda minta pada PUPR dan pihak ketiga untuk segera ditindaklanjuti.
Kemudian, ada 89 pelanggan yang mengalami masalah bortape atau harus melakukan penggalian ulang. Saat ini Pemkot berikan waktu untuk melakukan penggalian ulang pada PT Pegasol sebagai penanggung jawab atau vendor.
"Itu harus diselesaikan karena jika itu belum diselesaikan hingga Maret maka tidak bisa gas in padahal nanti akan diresmikan oleh Pak Menteri," tandasnya.
Lainnya, ada 18 pelanggan yang belum datanya belum valid sehingga belum bisa dilakukan aktivasi. Antisipasinya, ia meminta pada SP2J untuk melaksanakan invalid dan koordinasi dengan Pertamina Gas Niaga. Ada juga 50 pelanggan yang ternyata belum diaktivasi karena sejumlah alasan.
"Maret nanti akan diresmikan oleh Pak Menteri. Semuanya kita targetkan di Minggu kedua Februari harus selesai," tutupnya.
