PALEMBANG, GLOBALPLANET - Di tempat ini pula, penandatanganan MOU antara BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sumsel, Dinas Perindustrian Propinsi Sumsel, dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel, Rabu (29/9/2021).
Dihadiri langsung Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sumsel, Aufa Syahrizal, Kepala Dinas Perindustrian Propinsi Sumsel, Ir Hj Ernila Rizar MM, Asisten Deputi Direktur Wilayah Sumbagsel Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Yoseph Aris Daryanto dan Ketua DPP Apindo Sumsel, Sumarjono Saragih.
Ketua DPP Apindo Sumsel, Sumarjono Saragih saat diwawancarai mengatakan bahwa intinya MOU ini masalah UMKM. Sedangkan tugas Apindo salah satunya ketenagakerjaan, di mana ada 94 persen pekerja itu ada di UMKM.
"UMKM juga masih belum digarap atau belum mengetahui tentang adanya jaminan sosial ketenagakerjaan atau Jamsostek. Itu sangat penting sebagai jaminan sosial dan ekonomi," kata Sumarjono.
Lanjut Sumarjono, UMKM sebagai pekerja, sebagai pemilik usaha dan dialah yang bekerja. "Makanya kita mencoba ambil inisiatif untuk mempromosikan, memberikan pengertian, bahkan memberikan contoh seperti kegiatan kita ini. Ini nyata ada dan kita bantu dan untuk tugas berikutnya semua orang mengambil peran kepada perusahaan yang mempunyai CSR lakukan juga hal yang sama untuk para mitra mitranya," jelasnya.
Masih katanya, kepada perusahaan besar lainnya diharapkan dapat mengikuti langkah ini agar pekerja UMKM terlindungi. "Kalau terjadi apa apa langsung di-cover oleh asuransi Jamsostek," tukasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Direktur Wilayah Sumbagsel Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Yoseph Aris Daryanto mengatakan ada 52 ribu pelaku usaha UMKM artinya penopang perekonomian di Sumsel khususnya di sektor UMKM ini sangat dominan.
"Kenapa mereka harus diikutkan dalam Jamsostek, karena mereka sangat rentan terhadap resiko risiko. Karena kegiatan mereka itu tentunya dengan teknologi rendah dengan skill yang rendah pula jadi mengandalkan tenaga. Baik dari mengambil bahan hingga membuatnya, menyetor, mengedarkan termasuk menagih dilakukan sendiri. Makanya kita perlu sekali memberikan pendampingan kepada mereka untuk program ini," jelas Aris.
Aris menambahkan risiko yang banyak terjadi itu justru di UMKM. "Kemampuan mereka juga rata rata masih dalam taraf modal kecil, tentunya kalau terjadi resiko akan mempengaruhi kelangsungan usaha mereka. Artinya kalau pemerintah sudah mendorong melalui pemotongan bunga rendah dan difasilitasi dengan berbagai macam pelatihan, manajemen pemasaran tetapi kalau tidak dipikirkan tentang risikonya juga akan sia-sia dan sangat patal," terangnya.
Untuk itu, pihaknya bersama Apindo sepakat agar pekerja UMKm bisa mendapatkan perlindungan yang merupakan hak dari mereka. "Kedepan kita juga akan kerja sama dengan dinas pariwisata, dinas perdagangan dan perindustrian, supaya mereka bisa mendapatkan haknya, memang tidak gampang menyampaikan program ini kepada mereka dalam jumlah yang besar. Makanya akan bekerja sama dengan dinas terkait dan asosiasi yang memegang peranan penting," tutupnya.
