INDIA, GLOBALPLANET. - Putusan itu pun membebaskan seorang pria berusia 39 tahun yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang gadis berusia 12 tahun pada tahun 2016 atas segala tuduhan terkait penyerangan seksual. Menurut dokumen pengadilan, selama persidangan sang gadis menyebut bahwa pria itu membawanya ke rumahnya dengan dalih memberinya jambu pada Desember 2016 lalu. Namun Pria tersebut justru meraba-raba payudaranya dan mencoba melepaskan pakaiannya.
Setelah sang gadis melaporkan tindakan itu, pria tersebut pun dinyatakan bersalah atas pelecehan seksual dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara di pengadilan yang lebih rendah. Namun kemudian dia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Setelah melakukan banding, dalam putusannya pada 19 Januari, Hakim Ganediwala menemukan bahwa tindakan pria itu tidak termasuk dalam definisi "pelecehan seksual" yang diancam hukuman penjara minimal tiga tahun yang dapat diperpanjang hingga lima tahun. "Mengingat sifat hukuman yang ketat untuk pelanggaran tersebut, menurut pengadilan ini, diperlukan bukti yang lebih ketat dan tuduhan yang serius," begitu kutipan keputusan tersebut.
Undang-Undang Perlindungan Anak-Anak Dari Pelanggaran Seksual India 2012 sendiri tidak secara eksplisit menyatakan bahwa kontak "kulit-ke-kulit" diperlukan untuk sebuah tindakan bisa disebut sebagai serangan seksual. Dengan putusan tersebut, Hakim Ganediwala pun kemudian membebaskan terdakwa pelecehan seksual. Namun dia tetap tetapi menghukumnya atas tuduhan penganiayaan yang lebih ringan dan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara. "Prinsip dasar yurisprudensi pidana adalah bahwa hukuman untuk suatu pelanggaran harus proporsional dengan beratnya kejahatan tersebut," katanya.
Keputusan pengadilan itu memicu banyak kecaman dari sejumlah pihak di India yang geram. Komisi Nasional Wanita mengatakan pihaknya berencana untuk mengajukan gugatan hukum terhadap putusan tersebut. Pasalnya, mereka menilai bahwa putusan itu akan memiliki efek berjenjang pada berbagai ketentuan yang melibatkan keselamatan dan keamanan wanita. Sementara itu, seorang pengacara di Mahkamah Agung India Karuna Nundy menyebut bahwa sang hakim yang memberikan putusan yang sepenuhnya bertentangan dengan hukum yang ditetapkan. "Penilaian seperti ini berkontribusi pada impunitas dalam kejahatan terhadap anak perempuan," tulisnya melalui akun Twitter.
Komentar senada juga diungkapkan oleh Ranjana Kumari, direktur Pusat Riset Sosial nirlaba yang mengadvokasi hak-hak perempuan di India. Dia mengatakan bahwa keputusan itu memalukan, keterlaluan, mengejutkan dan tanpa kehati-hatian yudisial. Pelecehan seksual diketahui merupakan salah satu isu besar di India. Berdasarkan angka resmi tahun 2018, pemerkosaan terhadap seorang wanita dilaporkan setiap 16 menit di negara tersebut.
