OKUT, GLOBALPLANET - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) menetapkan tiga tersangka kasus korupsi dana hibah Pilkada OKU Timur 2021 di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) OKU Timur, pada Senin (28/08/2023).
Usai menjalani pemeriksaan tersangka ditahan di Lapas Kelas II B, Martapura dibawa menggunakan mobil tahanan Kejari.
Kajari Andri Juliansyah, SH. MH, melalui, Kasi Intel A, Arjansyah Akbar, SH, MH, MSi, didampingi Kasi Pidsus Patar Daniel Panggabean, SH, MH, mengatakan, sebelum menetapkan ketiga tersangka terlebih dahulu penyidik sudah memeriksa saksi-saksi dan mendapatkan barang bukti.
Ketiga tersangka yang ditahan itu
berinisial K selaku PPK menjabat sejak 2019-2020 yang sekarang sudah ditahan Kejari Prabumuliih dalam kasus yang lain, dan M selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), kemudian tersangka AW, sebagai PPK.
Tersangka AW sebagai PPK yang menyetujui dan memerintahkan M selaku BPP untuk memanipulasi laporan surat pertanggungjawaban, serta melakukan pencairan dan pembayaran terhadap dana hibah tersebut. Tersangla K merupakan orang yang memanipulasi serta melakukan pencairan dan pembayaran kepada pihak ketiga,katanya.
Sedangkan untuk kerugian negara sementara ini masih dalam perhitungan BPKP akan tetapi dalam hal ini tim penyidik Kejari OKU Timur telah melakukan perhitungan untuk sementara lebih kurang Rp 4,5 miliar dari total dana hibah sebesar Rp 16 miliar,terangnya.
Dia menambahkan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. "Nanti kita umumkan tersangka barunya akan tetapi biarkan dulu tim penyidik melakukan pengembangan,"imbuhnya.
Penyidik menjerat ketiga tersangka dengan pasak 2 dan 3 UU 31, 1999 tentang korupsi demhan ancaman yang paling lama itu 20 tahun.
"Tersangka ditahan sudah tahan tadi jadi selama 20 hari kedepan di Lapas Kelas II B Martapura. Sedangkan modusnya dengan cara manipulasi pengelolaan dana hibah pada Bawaslu OKU Timur terhadap pembelanjaan ada juga yang tidak dibayarkan," terangnya.
"Perhitungan estimasi perkiraan dari tim penyidik kami itu sebesar Rp 4,5 miliar lebih kurang kita hitung sementara kita menunggu penetapan dari BPKP itu kita dalami lagi untuk pengembangan terhadap tidak menutup tadi tersangka-tersangka baru yang akan kita tetapkan,"imbuhnya.
Berita sebelumnya Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) dan Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU Timur menggeledah kantor Bawaslu OKU Timur yang berada di Jalan Merdeka Martapura. Penggeledahan dipimpin Kasi Pidsus Patar Daniel Panggabean, SH, MH didampingi Kasi Intel
A, Arjansyah Akbar, SH, MH, MSi.
Penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur Nomor: 02/L.6.21/Fd.2/05/2023 tanggal 22 Mei 2023. Penggeledahan dilakukan pada Rabu (14/06/2023) dari pukul 09.30 Wib hingga pukul 13.45 Wib
Pada 2019 Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) OKU Timur menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU) Timur sebesar Rp.16.500.000.000, berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) nomor: 2/Mou/l/2019 dan Nomor: 01/mou/bawaslu-Prov.SS. 12/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019,terangnya.
Dasar kasus posisi, adapun dana hibah yang diterima oleh Bawaslu, OKU Timur tersebut, dipergunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pengawasan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur 2020 dan 2021, terhadap pengelolaan dan penggunaan dana hibah tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Untuk kerugian negara masih dalam proses,tambahnya.
Dia menjelaskan, perkembangan penyidikan tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap lebih kurang 20 orang saksi.
Untuk kerugian negara masih dilakukan audit dan yang disita dokumen-dokumen."Mudah-mudahan secepatnya kita tentukan tersangka sekarang sedang proses,"terangnya.
Ada SPJ fiktif dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai tapi masih dalam penyidikan. Masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat,katanya.
