LAHAT, GLOBALPLANET - Sikap tegas Cik Ujang-Haryanto ini, kabarnya tidak hanya mendapat dukungan dari sejumlah kepala daerah di Provinsi Sumatera Selatan saja. Bahkan banyak kepala daerah di Indonesia ingin study banding ke Lahat. Menyerap ilmu bagaimana cara bisa memberikan jaminan kesehatan warga, hanya bermodal KTP dan Kartu Keluarga (KK) saja.
"Ya, sudah banyak kepala daerah yang hubungi saya, kepingin mempelajari kebijakan yang ditempuh Pemkab Lahat bisa meninggalkan BPJS Kesehatan," kata Cik Ujang, Rabu malam (22/1/2020) lalu, di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Lahat.
Wabup Lahat sebelumnya mengatakan, jika tahun lalu Pemkab Lahat membutuhan Rp 46 miliar, tahun 2020 jika tetap menggunakan BPJS Kesehatan setidaknya dibutuhkan anggaran Rp 106 miliar untuk disetor ke BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk tahun lalu saja, jumlah klaim yang dikeluarkan tidak mencapai Rp 46 miliar.
"Kalau pakai KTP KK, kita cukup bayar yang diklaim. Lebih baik uang sebanyak itu untuk pembangunan, dan mensejahterahkan warga Lahat. Karena komitmen saya dan Pak Bupati, selain untuk menjamin kesehatan warga Lahat, juga mensejahterahkan warga," tegas Haryanto.
Terpisah, Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi menuturkan, kebijakan Pemkab Lahat yang tidak memberatkan warga, jelas akan didukung. Menurutnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini justru malah memberatkan keuangan daerah.
"Menurut saya, tidak ada yang dilanggar menggunakan KTP dan KK. Kalau itu untuk kebaikan warga dan pemkab, akan kita dukung terus," tuturnya saat dibincangi bersama Wakil Ketua DPRD Lahat, Sri Marhaeni, Kamis (23/1/2019) lalu di halaman kantor DPRD Lahat.
