Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono sepakat bahwa satu-satunya cara untuk mendongkrak harga TBS petani hanyalah peningkatan ekspor sawit. “Nah, untuk menggairahkan kembali ekspor minyak sawit, kebijakan ekspornya harus disederhanakan,” kataya.
Senada, Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung juga mendukung penghapusan DMO dan DPO minyak sawit. Meskipun pemerintah telah mencabut larangan eskpor sawit, namun karena masih diberlakukan DMO dan DPO, harga TBS petani masih sangat rendah dan sulit naik.
“Malah, data dari anggota kami, setelah larangan ekspor dicabut, harga TBS masih turun. Ini karena ekspor masih terhambat kebijakan DMO, DPO, dan lain-lain,” kata Gulat.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga juga sepakat bahwa satu-satunya cara untuk meningkatkan harga TBS petani harus mempercepat dan meningkatkan volume ekspor CPO dan produk turunannya.
Dengan demikian, kata Sahat, tangki penampungan CPO yang dimiliki oleh pabrik kelapa sawit (PKS) yang saat ini masih banyak yang penuh bisa cepat dibeli oleh eksporter.
“Jika tangki penimbunan PKS kosong, otomatis PKS tersebut bisa beroperasi kembali dan membeli TBS petani,” katanya.
Sahat juga sepakat bahwa kebijakan ekspor minyak sawit di Indonesia harus dibuat simple tak memberatkan pengusaha. “Di Malaysia pajak ekspornya hanya 4% dari harga ekspor, sementara di Indonesia pajak ekspor totalnya sampai 31%. Maka dari itu saya mengusulkan agar BK didiskon 25% dan PE dinolkan. Jika itu dilakukan, saya yakin eksporter semangat melakukan ekspor,” papar Sahat.
