OKU TIMUR, GLOBALPLANET - Fraksi Partai Hanura DPRD OKU Timur, melalui Juru bicara (Jubir) Reza Alif Kodim, SE, MM, menyampaikan bahwa ketika bupati yang hadir di setiap kegiatan pasti seluruh kepala OPD dan Camat datang, sementara jika yang hadir wakil bupati maka kepala OPD dan Camat yang hadir sedikit.
Kondisi ini patut dipertanyakan kepatuhan Kepala OPD dan Camat terhadap wakil bupati.
Pernyataan itu diungkapkan oleh politikus Partai Hanura, DPRD OKU Timur saat Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Membahas LKPJ Bupati OKU Timur, 2022, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ir, H, Juniah, MP, dihadiri Wakil Bupati OKU Timur HM Adi Nugraha Purna Yudha, SH,
pada Selasa (23/05/2023).
Bahkan Jubir Partai Hanura ini menjelaskan ada Kepala OPD yang menyangka tidak perlu dekat dengan dengan DPRD yang terpenting dekat dengan bupati. Pembantu bupati jangan terlalu lama duduk pada jabatannya dan harus diganti.
"Bupati dan wakil bupati itu mitra DPRD seharusnya pembantu bupati dan wakil bupati jangan jaga jarak dengan DPRD,"imbuhnya.
Selain itu Fraksi Partai Hanura, juga menyoroti masalah Pilkades serentak 2023. Untuk Pilkades sudah ada kesepakatan antar Pemkab dan DPRD, sudah ada anggaran sebesar Rp2,5 miliar sebaiknya digunakan sebaik-baiknya jika anggaran yang ada dianggap tidak cukup sebaiknya Pilkades ditunda.
Sedangkan pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra, melalui Jubir Ida Liana, S.Keb, mengungkapkan khusus untuk RSUD Martapura kerjanya belum bisa memuaskan. Oknum pegawai RSUD Martapura penyebab tidak baiknya pelayanan di rumah sakit tersebut. Bahkan Fraksi Gerindra sudah mengusulkan agar oknum tersebut dipindahkan ke dinas maupun instansi lain.
"Kami tidak mengetahui apa yang membuat oknum pegawai RSUD Martapura itu belum dimutasi,"katanya.
Tentang Pilkades, agar pelaksanaan tetap dilaksanakan sesuai jadwal tapi untuk pemungutan biaya harus ditinjau kembali,ujarnya.
Fraksi Partai Golkar Dedi Efendi, S.Sos, mengapresiasi kerja Pemkab OKU Timur dengan diraihnya WTP.
Fraksi Partai Demokrat, melalui Jubir, H, Miftahuddin Jihad, SE, mendukung tidak adanya pungutan untuk calon Kades sehingga tidak ada Pungli. Kedepan anggaran diprioritaskan untuk pendidikan agar berkualitas dan bermartabat.
PDI Perjuangan Syamsuddin, SE, meminta jawaban dari hasil-hasil evaluasi desa pemekaran apa sudah sesuai dan terpenuhi persyaratan yang ditentukan.
Fraksi Keadilan Pembangunan Rifda Erwin, SSi, MM, mengingatkan agar penggunaan anggaran harus maksimal.
Fraksi Parindo, Zamaharir, SE, meminta Pemkab menertibkan mobil angkutan galian C yang melebihi tonase di Kecamatan Jayapura.
