Berita :: GLOBALPLANET.news

Salah satu warga terjaring operasi yustisi larena tidak menggunakan masker. (Foto: Eko Saputra)

22 September 2020 12:22:00 WIB

OKI, GLOBALPLANET.news - Puluhan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel), ditindak oleh tim gabungan penegakan protokol kesehatan COVID-19 Kabupaten OKI, lantaran melanggar protokol kesehatan, Selasa (22/9/2020).

Kapolres OKI, AKBP Alamsyah P yang turun langsung saat sosialisasi dan penindakan terhadap para pelanggar protokol kesehatan di Kayuagung mengungkapkan, pihaknya akan terus mensosialisasikan hal ini secara masif dengan melibatkan berbagai stakeholder.

Ke depan, jelasnya, Pemda dalam hal ini Eksekutif dan Legislatif akan didorong untuk segera menerbitkan peraturan berupa sanksi denda kepada para pelanggar protokol kesehatan sehingga kepatuhan dalam menerapkan hal ini lebih tinggi. 

“Sekarang tindakan yustisi baru berupa lisan maupun pemberian sanksi hingga tertulis. Ke depan kita akan mendorong Pemda untuk segera mengeluarkan peraturan sehingga bisa diberikan denda,” tegasnya.

Lebih lanjut, dari para pelanggar yang ditindak ini kebanyakan mereka yang membawa masker tapi tidak dipakai. “Jadi itu sama saja, tetap melanggar namanya. Kecuali saat makan,” ujarnya.

“Kita tidak main-main, ini semua agar kita terhindar dari penularan virus Corona. Harapan kami masyarat tidak merasa dikejar-kejar (oleh aturan) tapi punya kesadaran sendiri untuk menjaga diri, jaga kesehatan atau terapkan protokol kesehatan,” katanya menambahkan.

Sementara itu, Kasat Pol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten OKI, Abdurrahman menambahkan, saat ini pihaknya memang masih menerapkan peraturan Bupati (Perbup) di mana dalam Perbup tersebut tidak memberikan sanksi berupa denda terhadap para pelanggar, melainkan hanya sanksi sosial, fisik, dan perjanjian.

Menurutnya, untuk menerapkan Pergub tentang protokol kesehatan di Kabupaten OKI harus ada perwakilan dari pihak provinsi. “Jadi ini tetap sosialisasi, paling kalau ada yang melanggar kita berikan sanksi seperti perjanjian untuk tidak mengulangi lagi dan sanksi sosial seperti yang ada dalam Perbup,” jelasnya.

Reporter : Eko Saputra Editor : amarullah 241