OKU TIMUR, GLOBALPLANET.news - Atas dasar itu, jika dalam pelaksanaan ada pihak atau oknum yang meminta sejumlah uang kepada Kades terpilih untuk alasan pelantikan. Maka, diminta untuk melapor ke pihak berwajib karena melanggar ketentuan.
Demikian diungkapkan, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten OKU Timur, Fahrurrozi, pada Rabu (12/05/2021).
"Kita mendapat informasi, beberapa Kades terpilih dimintai uang dengan jumlah berbeda yang nilainya cukup besar untuk biaya pelantikan. Jika hal ini benar perlu dipertanyakan untuk apa uang itu, seluruh biaya pelantikan sudah dianggarkan dalam APBD," terang Politikus PDI Perjuangan ini.
Pada APBD OKU Timur seluruh tahapan pelaksanaan Pilkades serentak, termasuk didalamnya pelantikan Kades telah dianggarkan sebesar Rp 11 miliar.
"Pelantikan Kades sudah tercover di dalam APBD, terpusat dilakukan serentak. Namun jika pelantikkan dilakukan per kecamatan maupun per zona harusnya stakeholder terkait, Dinas PMD sudah mempersiapkan secara matang, boleh tidak itu perencanaannya berubah," tambahnya.
"Kades terpilih harus pintar menyikapi hal-hal seperti ini dengan bijak, jika keberatan dengan permintaan dari oknum yang memanfaatkan kepentingan sesaat tersebut, laporkan kepada aparat hukum," ungkapnya.
Bukan hanya itu, pihaknya yakni Komisi I DPRD OKU Timur siap membantu dan akan menindaklanjuti seluruh laporan dari Kades terpilih maupun informasi yang berkembang dimasyarakat terkait hal ini. "Pintu Komisi I selalu terbuka, silahkan laporkan," imbuhnya.
