SIMALUNGUN, GLOBALPLANET - "Kegiatan penanaman perdana sawit atau replanting di lahan petani seluas 142 hektar ini merupakan bagian dari program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo beberapa tahun lalu," ujar Ketua DPD Asosiasi Samade Simalungun, Muchtar Sinaga SP MM, kepada sejumlah media usai acara tersebut.
Ia mengungkapkan, para petani sawit di Hatonduan yang dibina Samade Simalungun tergabung dalam dua kelompok tani (poktan) yakni Poktan Dosroha dan Poktan Andalan.
Pihaknya bahagia karena acara yang digelar pertama kali ini berlangsung sukses dan diikuti sejumlah stakeholder seperti Direktur Utama PTPN IV Hj Siwi Peni dan jajaran direktur lainnya, Direktur Utama Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) M Edwin Syahputra Lubis, Kepala Dinas Perkebunan Sumut Hj Herawaty NM.
Selain itu, sambung Muchtar, datang juga utusan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) selaku pendana keguatan PSR, utusan Bank Mandiri selaku penyalur dana PSR, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Simalungun, dan lainnya.
Muchtar mengingatkan, PSR dilakukan sebagai mandatori dari Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman
"Kami pantas berbahagia atas suksesnya kegiatan tanam perdana ini. Proses yang kami lalui sebelumnya sangat susah, termasuk dalam meyakinlan para petani tentang betapa pentingnya PSR tersebut bagi petani sawit," kata Muchtar.
Kata dia, di program PSR ini pemerintah memberikan bantuan tak terimat sebesar Rp 25 jura per hektar ke petani sawit yang ikut PSR.
"Bantuan ini bersifat tidak terikat baik perusahaan maupun pemerintah. Di sini muncul ketakutan di dalam diri para petani. Mereka mengira bahwa bantuan tersebut mengandung unsur politis atau akan ada terikat kontrak dengan salah satu pabrik sawit," ujar Muchtar.
Kata dia, butuh satu tahun untuk menyakinkan para petani saawit di Kabupaten Simalungun tentang, program PSR ini, mulai dari sosialisasi hingga terlaksananya kegiatan ini.
