JAKARTA, GLOBALPLANET - Ada 4 hal yang dibutuhkan petani dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Seperti yang disampaikan Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Manusetus Darto, bahwa yang dibutuhkan petani dari lembaga pemerintah yakni;
1. Perlu dilakukannya pendataan petani swadaya dengan asumsi kebutuhan dana sekitar Rp 200.000/petani, manfaat dari kegiatan ini ialah guna memastikan legalitas dan upaya untuk mencapai Indonesian sustainable Palm Oil (ISPO) serta kebutuhan bermitra dengan pabrik yang membutuhkan traceability .
2. Memastikan legalitas petani sawit, dengan menerapkan sosialisasi dan pengisian form Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan melengkapi berkas, hanya saja perlu didahului dengan pemetaan.
3. Mendukung pendampingan dan pembangunan kelembagaan petani/GAPOKTAN, manfaat dari kegiatan ini adanya asistensi/pengorganisasian serta pembangunan kelembagaan petani hingga punya legalitas. Dimana dilakukan oleh fasilitator/pengorganisir petani yang handal dan militan, orang yang punya prinsip. “Yakni fasilitator yang mau duduk, berdiri, dan sengsaran bersama petani atau punya rasa yang sama,” tutur Darto.
4. Mendukung Penguatan SDM Gapoktan, manfaat dari program ini adanya penguatan SDM, meningkatkna management organisasi dan leadership serta pengelolaan keuangan, sekedar catatan lokasi pelatihan semestinya dilakukan desa dan bukan di Hotel.
Saat ini model kemitraan yang ada bisa berupa Small scale independent, Larger Scale Independent, Farmer Managed cooperative, Individual Partnersh scheme, Company Managed cooperative, full managed by company.
Bagi Darto, Farmer managed cooperative merupakan pola kemitraan yang dianggap ideal, lantaran hak dan pengelolaan masih berbasiskan petani sawit. Koperasi memiliki peran “distribusi” dan “alokasi”, hampir tidak ada perkara. “MoU dibuat Bersama-sama melalui koperasi” tandas dia
