Ekonomi Inklusif - Merupakan salah satu jalan yang dilakukan pemerintah untuk menggiatkan dan menggairahkan ekonomi. Untuk menyukseskan program itu pemerintah melibatkan seluruh komponen bangsa.
Pemerintah membutuhkan Sinergisitas Masyarakat dan TNI-Polri dalam meningkatkan percepatan transformasi ekonomi yang inklusif. Tentu tujuan pemerintah dengan program ini tidak lain untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Peranan TNI-Polri tentu tidak bisa diabaikan karena kedua institusi ini memiliki kapasitas dalam menjaga keamanan negara. TNI-Polri tidak bisa berjalan sendiri tentu butuh dukungan dari masyarakat.
Pemerintah Indonesia, melalui Bappenas, mendefinisikan pembangunan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. World Economic Forum (WEF) sendiri mendefinisikan ekonomi inklusif merupakan suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat.
Untuk menyukseskan program ekonomi inklusif tentu memerlukan dukungan kepastian pelaksanaan dan penegakan hukum serta keamanan agar program ini bisa berjalan dengan baik.
Selain itu untuk mendukung berjalannya program ekonomi inklusif, memerlukan aktivitas ekonomi sektor riil yang membutuhkan perizinan yang masuk dalam rezim hukum. Tentu ini harus dikawal dengan profesional oleh TNI dan Polri, kerena bisa timbul gesekan-gesekan dalam pelaksanaannya. Seringkali aktivitas ekonomi menimbulkan konflik sosial, terlebih terkait dengan usaha terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang seringkali terjadi berasal dari proses perolehan perizinan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan tidak transparan.
Ketika situasi tidak kondusif dan terjadi gangguan keamanan tentu akan menganggu kemajuan ekonomi sehingga perlu penangan kondisi yang kondusif aman dan nyaman. Pada fase ini sinergisitias TNI-Polri sangat dibutuhkan agar meminimalisir terjadinya konplik. Jika situasi kondusif investor sudah bisa dipastikan tidak ragu-ragu untuk berinvestasi disuatu daerah.
Sinergisitas masyarakat dan TNI-Polri merupakan salah satu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ekonomi inklusif. Mengingat program ini cukup penting untuk kemajuan ekonomi Indonesia sehibgga dukungan itu harus nyata dari seluruh komponen masyarakat.
Bahkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing dilakukan dengan menyusun peta inisiatif baru program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan dengan harapan agar kesinambungan fiskal terjaga melalui pendapatan yang optimal, belanja negara yang efisien dan efektif, dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas dan sustainable.
