loader

Bappebti Ajak Pengusaha Masuk Bursa CPO Indonesia

Foto
Pengusaha diajak aktif transaksi di bursa CPO Indonesia. (Foto Ilustrasi: Ist/Gapki)

JAKARTA, GLOBALPLANET - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengajak pelaku usaha minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk berpartisipasi aktif dalam transaksi di Bursa CPO Indonesia. Pelaku usaha CPO diharapkan tidak lagi menggunakan harga dari bursa Malaysia dan Rotterdam, namun sepenuhnya menggunakan harga dari Bursa CPO Indonesia.

“Kami mengajak para pelaku usaha CPO di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusinya dalam implementasi transaksi melalui Bursa CPO

Indonesia. Pelaku usaha CPO diharapkan untuk tidak lagi menggunakan harga dari bursa Malaysia dan Rotterdam, namun sepenuhnya menggunakan harga dari Bursa CPO Indonesia,” ujar Plt. Kepala Bappebti Kasan dalam kegiatan Literasi Bursa CPO Indonesia di Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis (4/7/2024).

Tiga kota sebelumnya yang menjadi tuan rumah dalam kegiatan literasi serupa adalah Jakarta, Medan, dan Pekanbaru. Hal tersebut selaras dengan arahan Menteri Perdagangan untuk melakukan literasi dan edukasi yang masif terkait implementasi Bursa CPO Indonesia.

“CPO merupakan komoditas strategis yang memiliki potensi ekspor tinggi sehingga perlu dioptimalkan. Untuk itu, Bappebti membentuk Bursa CPO Indonesia yang diresmikan pada Oktober 2023 sebagai salah satu usaha dalam tata kelola CPO,” katanya dikutip Senin (8/7/2024).

Kasan menambahkan, transaksi di Bursa CPO Indonesia diharapkan akan membentuk harga acuan yang dapat digunakan untuk mendorong perbaikan harga tandan buah segar (TBS) oleh Kementerian Pertanian. Selain itu, agar harga acuan biodiesel yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral (ESDM) menjadi lebih akurat. Harga acuan yang terbentuk dapat digunakan sebagai pembobot harga tertinggi dalam penetapan harga referensi ekspor CPO.

“Harga yang terbentuk di Bursa CPO Indonesia harus menjadi rujukan untuk penetapan harga TBS dan biodiesel. Untuk itu, kami berharap Kementerian Pertanian mendorong penggunaan harga dari Bursa CPO Indonesia dalam penetapan harga TBS. Selain itu, Kementerian ESDM juga diharapkan menggunakan harga dari Bursa CPO Indonesia dalam kebijakan penetapan harga acuan biodiesel," ungkap Kasan.

Kasan mengungkapkan, saat ini Bursa CPO Indonesia memfasilitasi perdagangan CPO secara fisik dan futures. Nilai transaksi CPO futures dalam Bursa CPO Indonesia mencapai 17.356 lot atau 86.780 ton pada Januari-Juni 2024. Sebanyak 51 pelaku usaha telah menjadi anggota Bursa CPO Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia berhasil mencatatkan surplus selama 49 bulan berturut-turut pada Mei 2024 dengan nilai sebesar USD 2,93 miliar. Nilai tersebut naik 7,7 persen (MoM) dibandingkan April 2024 senilai USD 2,72 miliar.

“Salah satu penopang surplus neraca perdagangan pada Mei 2024 adalah nilai ekspor nonmigas yang mencapai USD 4,26 miliar. Nilai ekspor nonmigas tersebut tentunya didukung dengan nilai ekspor CPO yang mencapai USD 1,08 miliar,” tutur Kasan.

Direktur Utama ICDX Fajar Wibhiyadi mengatakan, manfaat adanya Bursa CPO Indonesia harus terus disebarluaskan kepada seluruh pelaku usaha CPO. Untuk itu, ICDX berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan literasi kepada para pelaku usaha CPO di seluruh Indonesia.

“Kegiatan literasi ini sejalan dengan program sosialiasi berkelanjutan yang dijalankan ICDX untuk implementasi Bursa CPO di Indonesia. Para pelaku usaha kelapa sawit di Indonesia, khususnya di

Pontianak diharapkan memahami manfaat dan mekanisme transaksi perdagangan CPO melalui bursa sehingga semakin banyak pelaku usaha yang bertransaksi CPO di bursa,” ujar Fajar.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan dan Promosi GAPKI Manumpak Manurung mengharapkan anggota GAPKI untuk turut aktif dalam bertransaksi dan menjadi anggota bursa. Hal ini agar para

anggota GAPKI ikut menentukan harga TBS dan CPO di dalam bursa. “Kalimantan Barat memang menjadi produsen CPO terbesar kedua setelah Riau. Namun, belum banyak pelaku usaha yang ikut mendorong harga dalam Bursa CPO Indonesia. Kami berharap anggota GAPKI aktif bertansaksi agar ikut menentukan harga TBS dan CPO di dalam bursa,” ungkapnya.

 

Share

Ads