LAHAT, GLOBALPLANET - Yunani mengatakan, terkait persoalan pembabatan hutan adat Himbe Kemulau, harusnya ada sosialisasi dahulu dari pihak PT BAU ke masyarakat, sebelum pihak perusahaan melakukan aktifitasnya. Apalagi di area tersebut, ada makam puyang yang jadi kearifan lokal masyarakat.
"Harusnya ada sosialisasi dulu, jangan asal tebas. Kalau sudah tuntas dan mendapatkan izin dari masyarakat, perusahaan baru bisa melakukan aktifitasnya," ujar Yunani, Senin (10/2).
Selaku anggota Komisi III DPRD Lahat, yang juga membidangi sektor pertambangan. Yunani menuturkan, persoalan Himbe Kemulau ini sudah terjadi cukup lama, seharusnya PT BAU mengetahui apa keinginan masyarakat dan apa yang bakal terjadi jika tetap memaksakan diri.
"Perusahaan lain di Lahat, kiranya bisa menjadikan ini sebagai contoh. Kami selaku wakil rakyat, tidak ingin kemudian hari terjadi lagi hal seperti ini. Jika masih ada, perusahaan tersebut tidak layak melakukan penambangan," tuturnya.
Sementara, Ir Hudson Arfan, selaku tokoh masyarakat Merapi Area mengatakan, PT BAU harusnya bisa bersikap bijaksana. Jika ingin menambang di lahan warga, masalah sekecil apapun harus diselesaikan. Jika harus dinilai keuntungan PT BAU dengan aktifitas beberapa tahun ini, persoalan Himbe Kemulau ini tidak sebanding dengan apa yang didapat desa dan masyarakat.
"Setiap persoalan harus diselesaikan, jangan pula menghindar. Kami juga berharap pemerintah bisa cepat menyelesaikan, kalau ribuan masyarakat lakukan demo, nanti malah tidak bisa dikendalikan," kata Hudson.
Sebelumnya, Warga Desa Ulak Pandan, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat meminta agar pihak perusahaan batubara PT Bara Alama Utama (BAU) angkat kaki dari Himbe Kemilau. Lantaran diduga akibat adanya aktivitas perusahaan di Himbe Kemulau, makam puyang warga Desa Ulak Pandan tertimbun dan hutan adat Himbe Kemulau sudah rusak.
