PALEMBANG, GLOBALPLANET - Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumsel harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel SA Supriono mengatakan itu dalam Konsultasi Publik II Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan dalam rangka penyusunan KLHS RPJPD Sumsel di Ballroom Hotel Beston, Selasa (22/8).
"RPJPD yang akan kita bahas hari ini harus mengakomodir pertumbuhan penduduk sampai tahun 2045 mulai dari jumlah tenaga kerja, jumlah investasi yang masuk, ruang yang dibutuhkan untuk hunian masyarakat dan masih banyak yang lainnya," ujar Supriono.
Dia mengharapkan, seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumsel aktif memberikan masukan sehingga menghasilkan regulasi bermanfaat. "Diharapkan kajian KLHS ini mendapatkan rekomendasi yang lengkap," kata mantan Bupati Banyuasin.
KLHS merupakan analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau Kebijakan Rencana Program (KRP).
"Kita perlu kajian yang cukup luas untuk merumuskan ini, pembangunan 17 kabupaten/kota sehingga menjadi domain dalam pembangunan skala besar di Sumsel," katanya.
