JAKARTA, GLOBALPLANET - Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman mengatakan hal ini dalam acara virtual Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2020 yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu (2/12/2020).
BPKDS mengalokasikan 5% dari pendapatan pungutan ekspor sawit yang dikelola untuk membantu pembiayaan proses sertifikasi ISPO petani sawit.
“Dana PSR terus meningkat, sampai akhir bulan Oktober tercatat Rp1,85 triliun. Peremajaan sawit rakyat didukung dengan adanya pendampingan ke petani, penerapan sistem IT, pelibatan para surveyor, koordinasi dengan pemerintah daerah serta kemitraan dengan lembaga keuangan dan perbankan," ujarnya.
Lebih lanjut Eddy menjelaskan, peningkatan produktifitas yang diharapkan tercapai dari program PSR memiliki peranan penting seiring dengan kebutuhan pasokan dalam negri untuk absorsi program mandatori biodiesel.
Direktur Jenderal Perkebunan, Kasdi Subagyono menyatakan saat ini dari luas areal petani plasma 6,72 juta hektar, terdapat 2,8 juta hektar yang perlu diremajakan, yang terdiri dari pohon kelapa sawit berusia lebih dari 25 tahun dan perkebunan rakyat yang menggunakan bibit dengan kualitas buruk.
“Jika kita mampu meningkatkan seluruh usaha tani perkebunan kelapa sawit yang rata-rata produktivitasnya saat ini sekitar 3,6 hingga 4 ton setara minyak sawit mentah per hektar per tahun, maka kita dapat meningkatkan produktivitas hingga 6 hingga 7 ton per hektar per tahun sesuai standar potensial,” jelas Kasdi.
