BANYUASIN, GLOBALPLANET - Adanya kasus korupsi yang melibatkan Ketua UPPK Tabala Jaya Kecamatan Kayu Agung Ilir harus nmenjadi pelajaran bahwa program pertanian ditingkat desa juga rawan penyelengan.
Dalam hal ini Pemerintah Banyuasin perlu melakukan evaluasi kedepannya untuk melibatkan peran aktifnya CSO lokal atau Ormas masyarakat sipil sabagai mitra pemerintah, untuk pengawasan dalam pembangunan daerah Banyuasin.
Kenapa perlu melibatkan peran masyarakat dalam pembagunan di pemeritahan daerah, karena salah satu aktor yang mendukung proses pembangunan yang bersifat partisipatif.
"Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga," harap dia.
Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
"Partisipasi ini untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat," pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya. Ketua UPPK Tabala Jaya Kecamatan Kayu Agung Ilir Ahmad Lutfi (32) yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Banyuasin, Selasa (3/11/2020)
Tersangka kasus korupsi proyek Kementerian Pertanian Program IP 200 pada periode 2016-2017 lalu, dilimpahkan ke pengadilan negeri Tipikor Palembang.
