PALEMBANG , GLOBALPLANET.news - Pengusutan kasus penganiayaan terhadap dua jurnalis saat meliput aksi demonstrasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di depan Mapolda Sumatera Selatan (Sumsel) hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Memasuki hari ke-28 sejak peristiwa yang terjadi pada 13 Oktober 2026, penanganan perkara tersebut dinilai belum memberikan kejelasan kepada publik. Kondisi ini memicu kembali desakan dari kalangan pers agar kepolisian segera mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan menuntaskan proses hukum secara transparan.
Dua jurnalis yang menjadi korban, Rachmad Kurniawan dari Tribun Sumsel dan Mulyadi dari PalTV, mengalami luka-luka setelah diduga dianiaya sejumlah oknum berpakaian hitam. Keduanya bahkan harus mendapatkan perawatan medis di RS Bhayangkara Palembang pada Selasa (13/10/2026) sore.
Sebagai bentuk protes sekaligus mengawal proses hukum, Koalisi Pers Sumsel kembali menggelar Aksi Simpatik Jilid II di depan Mapolda Sumsel, Rabu (11/11/2026) siang.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari Aksi Solidaritas Pers Jilid I yang digelar pada Kamis (15/10/2026) dan dihadiri ratusan jurnalis dari berbagai daerah di Sumsel.
Koordinator Koalisi Pers Sumsel, Ardhy Fitriansyah, menegaskan bahwa kekerasan terhadap jurnalis bukan sekadar persoalan keselamatan individu, melainkan ancaman serius terhadap kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Menurutnya, kekerasan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistik tidak boleh dibiarkan tanpa penyelesaian hukum yang jelas.
Pada aksi jilid pertama, Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana telah menemui pimpinan organisasi media dan organisasi jurnalis di Sumsel. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda menyampaikan komitmen untuk melakukan investigasi secara menyeluruh, menindak para pelaku, serta mengevaluasi seluruh rangkaian peristiwa bentrokan.
Kapolda juga menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang dan kepolisian akan melawan segala bentuk premanisme.
Namun, Koalisi Pers Sumsel menilai komitmen tersebut harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sebatas pernyataan.
“Pernyataan itu adalah komitmen terbuka yang harus dibuktikan melalui langkah konkret. Karena itu, Koalisi Pers Sumsel kembali menggelar Aksi Simpatik Jilid II untuk menagih realisasi janji tersebut sekaligus memastikan proses hukum berjalan transparan dan tidak berhenti pada penanganan pelaku di lapangan,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, Koalisi Pers Sumsel menyampaikan empat tuntutan utama.
Pertama, mendesak pengusutan tuntas kasus pengeroyokan terhadap dua jurnalis di Palembang. Kepolisian diminta mengungkap seluruh pihak yang terlibat, menangkap dan memproses para pelaku, serta menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
Kedua, menagih janji Kapolda Sumsel mengenai investigasi menyeluruh. Koalisi meminta kepolisian membuka perkembangan dan hasil investigasi sebagaimana telah disampaikan dalam pertemuan dengan pimpinan organisasi media dan organisasi jurnalis pada aksi jilid pertama.
Ketiga, mendesak penegakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Setiap tindakan yang terbukti menghalangi atau menghambat kerja jurnalistik harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan pidana lain yang relevan.
Keempat, Koalisi Pers Sumsel memberikan tenggat waktu satu minggu sejak pelaksanaan aksi jilid kedua agar kepolisian menunjukkan perkembangan penanganan perkara yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila tidak ada perkembangan berarti dalam tenggat waktu tersebut, Koalisi Pers Sumsel mengancam akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional dengan mendatangi Mabes Polri melalui Divisi Propam, Komisi III DPR RI, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI (BAM), serta Ombudsman Republik Indonesia.
Koalisi Pers Sumsel menegaskan bahwa Aksi Simpatik Jilid II bukan semata-mata bentuk solidaritas terhadap dua jurnalis yang menjadi korban kekerasan. Lebih dari itu, aksi tersebut merupakan perjuangan bersama untuk menjaga kemerdekaan pers, memastikan tegaknya hukum, serta membuktikan bahwa tidak ada pihak yang kebal dari pertanggungjawaban.
“Kami percaya bahwa kemitraan antara pers dan kepolisian harus dibangun di atas penghormatan terhadap profesi, transparansi, serta penegakan hukum. Kemitraan tidak boleh dimaknai sebagai pembungkaman sikap kritis pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial,” katanya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang, RM Resha A Usman, mengatakan Aksi Simpatik Jilid II menjadi pesan bahwa jurnalis di Sumsel tidak akan berhenti mengawal kasus tersebut hingga tuntas.
Menurutnya, AJI Palembang bersama organisasi yang tergabung dalam Koalisi Pers Sumsel akan terus memperjuangkan keadilan bagi dua jurnalis yang menjadi korban penganiayaan.
Ia menegaskan, perjuangan tersebut bukan hanya menyangkut perlindungan terhadap profesi jurnalis, tetapi juga menyangkut hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan berdasarkan fakta. Sebab, hak masyarakat atas informasi hanya dapat terpenuhi apabila jurnalis mendapatkan jaminan keamanan ketika menjalankan tugasnya.
“Nyaris satu bulan kasus pengeroyokan terhadap jurnalis ini dinilai jalan di tempat. Tiga tersangka tanpa ada penambahan, padahal video bukti pengeroyokan sudah banyak beredar. Dugaan kami, pelaku lebih dari tiga orang. Kami meminta kasus ini diusut tuntas karena ini bukan sekadar pengeroyokan, tetapi juga menyangkut perlindungan profesi jurnalis yang dijamin undang-undang,” ungkapnya.
Koalisi Pers Sumsel berharap kepolisian segera menunjukkan perkembangan konkret dalam pengusutan perkara tersebut. Transparansi dan ketegasan penegakan hukum menjadi penting agar kasus kekerasan terhadap jurnalis tidak menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Sumatera Selatan.
