JAKARTA , GLOBALPLANET.news - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengonfirmasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026).
“Mas Gibran sudah mengundurkan diri,” ujar Budi Arie melalui pesan singkat, sebagaimana diberitakan Media Indonesia.
Meski membenarkan kabar tersebut, Budi Arie belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan pengunduran diri Gibran. Waktu penyerahan surat pengunduran diri secara resmi kepada negara juga belum diungkapkan ke publik.
Media Indonesia melaporkan, hingga berita tersebut diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Istana Kepresidenan maupun Sekretariat Wakil Presiden mengenai status jabatan Gibran. Belum diketahui pula apakah Gibran telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan keputusan tersebut.
Sebelumnya, polemik mengenai kemungkinan Gibran mundur mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri saat bertemu Prabowo di Istana pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu membahas dinamika politik dan hukum yang berkembang, termasuk persoalan terkait dokumen pendidikan Gibran serta proses hukum yang ingin ditempuhnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pada kesempatan tersebut, Prasetyo menyatakan Prabowo tidak menolak niat pengunduran diri Gibran, tetapi memberikan sejumlah saran. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Projo Freddy Damanik sebelumnya menegaskan bahwa penyampaian niat mundur dalam pertemuan dengan Presiden tidak serta-merta berarti pengunduran diri telah diajukan secara formal.
Perkembangan terbaru berupa konfirmasi Budi Arie kini menempatkan perhatian publik pada kejelasan dokumen pengunduran diri dan mekanisme konstitusional yang berlaku.
Kepastian mengenai status jabatan Wakil Presiden masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak terkait. Hingga terdapat keterangan dan proses formal yang jelas, publik perlu membedakan antara pernyataan politik, keputusan pengunduran diri, dan penyelesaian prosedur ketatanegaraan.
