JAKARTA, GLOBALPLANET - Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung di Jakarta, mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan Apkasindo apabila otoritas kehutanan tetap menutup sekitar 2,73 juta hektar kebun kelapa sawit petani yang diklaim dalam kawasan hutan, sebagai pelaksanaan RPP Cipta Kerja Sektor Kehutanan, maka kerugian petani sawit mencapai Rp546 triliun.
Nilai tersebut, lanjutnya, terdiri dari kerugian sik kebun sekitar Rp300,3 triliun, dampak sosial Rp122,85 triliun dan investasi pembelian lahan baru sekitar Rp122,85 triliun. "Sekitar 8,34 juta orang pun bakal menganggur," ujar Gulat Manurung melalui keterangan tertulis.
Menurut dia, pihaknya telah mengirimkan hasil rumusan RPP UUCK yang diusulkan DPP Apkasindo ke 14 Kementerian/Lembaga Pemerintah, termasuk Presiden Jokowi. Selain merugikan petani sawit, tambahnya, RPP Cipta Kerja Sektor Kehutanan juga berpotensi menimbulkan kerugianan bagi negara jika nantinya tetap diberlakukan.
Dikatakannya, pemerintah juga akan harus mengeluarkan dana hingga Rp525 triliun untuk menghutankan kembali lahan itu selama 20 tahun, itupun jika berhasil dihutankan. "Pemerintah juga akan kehilangan pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO). Pemerintah juga musti membeli solar tambahan lantaran rasio kebutuhan domestik CPO berkurang. Kalau ditotal kehilangan dan beli solar itu, Rp298,7 triliun setahun," ujarnya merinci.
Dengan demikian, menurut perhitungan Apkasindo total kerugian yang harus ditanggung petani dan pemerintah mencapai Rp1.369,7 triliun apabila RPP Kehutanan UU Cipta Kerja tidak direvisi. "Khusus pendapatan pemerintah tadi, hitungannya dalam setahun. Kalau misalnya sawit yang ditebang itu berumur 10 tahun, berarti produktivitas sawit masih ada 15 tahun. Kalikan saja dengan Rp298,7 triliun tadi," ujar Gulat yang juga auditor ISPO ini.
Kalau nasib petani akan seperti hitung-hitungan tadi, kata Gulat, RPP kehutanan yang sedang digodok itu, tidak sejalan dengan cita-cita Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) nomor 11 tahun 2020 seperti misi Presiden Jokowi. Senada dengan itu anggota Divisi Riset dan Advokasi Relawan Jaringan Rimbawan (RJR), Petrus Gunarso, menyatakan tujuan Presiden menerbitkan UUCK untuk memastikan berinvestasi dengan tenang, mudah, murah dan tenaga kerja pun terserap.
"Kalau RPP yang disusun menimbulkan kegaduhan, kebun yang tumpang tindih dengan kawasan hutan yang sangat luas, maka investasi pasti terganggu. Petani sawit itu termasuk Investor, jadi penyelesaian untuk investasi ini perlu dicari", ujarnya.
Ia mengatakan RPP Kehutanan UU Cipta Kerja belum menjadi solusi bagi para petani/pekebun yang terlanjur berinvestasi sehingga RPP itu belum sejalan dan belum seirama dengan cita-cita UUCK itu.
