JAKARTA, GLOBALPLANET - Melansir data dari Refinitiv, sepanjang pekan ini CPO kontrak September mampu menguat 2,8% ke 3.520 ringgit (RM) per ton di Bursa Derivatif Malaysia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di awal pekan ini mengatakan, revisi Peraturan Menteri Keuangan tersebut direncanakan akan diterbitkan pada akhir bulan Juni ini.
“PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sedang direvisi dan bisa terbit secepatnya pada Juni ini, seharusnya lebih cepat. Mungkin tinggal proses harmonisasi dan penerapan saja,” kata Sri Mulyani, saat konferensi pers APBN Kita Edisi Juni 2021, Senin (21/06/2021).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan secara rinci terkait rencana perubahan tarif tersebut. Sebagai titik awal, ekspor CPO akan mulai dikenakan pungutan ketika harga menyentuh US$ 750/ton.
Meski mampu menguat ke depannya minyak nabati ini malah diramal akan ambrol lagi. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings memperkirakan harga CPO bakal kembali terkoreksi pada semester II-2021.
Penyebabnya adalah produksi yang berlimpah karena cuaca mendukung. Kelapa sawit adalah tanaman yang membutuhkan banyak air, dan saat ini iklim sedang cenderung basah karena fenomena La Nina.
Selain itu, Fitch menyoroti perubahan kebijakan pungutan ekspor Indonesia. Kementerian Keuangan mengungkapkan akan ada perubahan pungutan ekspor CPO.
Sebelumnya, pungutan ekspor berlaku ketika harga menyentuh US$ 670/ton. Ini akan diubah, pungutan baru dikenakan saat harga berada di US$ 750/ton.
Dengan demikian, ada kemungkinan ekspor CPO dari Indonesia akan meningkat karena pungutan baru berlaku ketika harga lebih tinggi. Ada insentif tersendiri bagi produsen di Indonesia untuk ‘melempar’ ke pasar ekspor.
Fitch memperkirakan harga CPO akan berada di kisaran US$ 600/ton pada kuartal IV-2021. Kalau dikonversi ke ringgit Malaysia, jangan kaget, harga bisa mendekati RM 2.500/ton.
