PALEMBANG, GLOBALPLANET - Pemprov Sumsel terus berupaya dalam pengendalian inflasi daerah. Berbagai upaya juga terus dilakukan bersama seluruh stakeholder terkait.
"Ini betul-betul serius dan ditangani, ini tanggung jawab bersama. Kita semua dievaluasi dan inflasi ini bukan terkait dengan kita saja, tapi sangat terkait dengan masyarakat," kata Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni saat Rapat Penanganan Pengendalian Inflasi Provinsi Sumsel Tahun 2024 di Palembang, Selasa (9/1/2024).
Upaya tersebut di antara lain Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), yaitu mengajak masyarakat untuk aktif dalam menanam sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai dan bawang merah di pekarangan masing-masing. Selain itu, kegiatan Operasi Pasar Murah, Pangan Murah dan Toko Kebutuhan Pokok (KePo) juga terus dimasifkan.
"Saya kira, kita sepakat gerakan ini dilakukan secara masif, terencana dan terukur sehingga inflasi di Sumsel tetap terkendali. Kita bersama-sama,.semoga upaya yang kita niatkan ini diridhoi Allah SWT," katanya.
Operasi Pasar Murah diyakinindapat membantu menstabilkan harga bahan pokok, seperti beras, cabai merah, bawang merah, daging dan lain-lain. Sebagai informasi, kegiatan Operasi Pasar Murah ini serentak diadakan setiap Senin, Selasa dan Kamis setiap minggu di seluruh kabupatan/kota di Sumsel.
Selanjutnya survey akan dilakukan di dua Kota se-Sumsel, yaitu Kota Palembang dan Lubung Linggau serta dua kabupaten se-Sumsel, yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Muara Enim.
“Jadi empat yang disurvei dan andilnya dari daerah lain. Oleh karena itu perlu melakukan upaya yang terkoordinasi dan terus menerus kemudian saling melengkapi. Kita semua sudah melakukan, koordinasinya sudah sangat baik, mumpung ini masih tahun baru, kesempatan kita untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan," ujarnya.
Menurutnya, upaya lain yang dilakukan dalam pengendalian inflasi masih sangat banyak. Fatoni meminta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat rencana kegiatan kerja. Selanjutnya program tersebut disinkronkan dengan program dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan vertikal lainnya agar dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Sekda Sumsel SA Supriono menyebut, pengendalian inflasi memerlukan dukungan semua pihak. Ini dikarenakan inflasi dari 17 kabupaten/kota secara kumulatif akan mencerminkan inflasi provinsi secara keseluruhan. "Penanganan inflasi tidak hanya bersama-sama tapi secara parsial dan terkoordinasi," katanya.
