MUBA, GLOBALPLANET. - Setelah kluster perkantoran, kali ini kluster baru muncul di Pengadilan Negeri Sekayu dimana 7 pegawai termasuk sejumlah hakim dinyatakan positif COVID - 19. Akibatnya, PN Klas II Sekayu ditutup sementara waktu.
"Kebijakan dari MA juga kalau ada kasus untuk tutup dulu, kita sudah lakukan sterilisasi kantor, kemudian seluruh pegawai langsung dilakukan tes. Memang benar ada 7 yang positif," ungkap Jubir PN Sekayu, Arif.
Untuk hal urgent atau penting, seperti kasus yang masa penahanannya mepet dan upaya hukum yang harus segera diajukan, Arif mengatakan pihaknya tetap melayani untuk hal tersebut. "Seperti pengajuan banding dan pelayanan yang sifatnya mendesak, karena dikejar waktu. Untuk sidang juga yang penahanannya sudah mepet mau habis ya tetap kita gelar, tapi secara daring," ujarnya.
Pihaknya sudah menunda sejumlah sidang dan menutup pelayanan. "Hingga jumat nanti, belum tau nanti perkembangannya apakah diperpanjang atau tidak, kita lihat situasinya," pungkasnya.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Muba, Apriyadi, mengatakan, Pemkab Muba menerapkan WFH untuk sejumlah instansi, termasuk Sekretariat Daerah dan Sat Pol PP dikarenakan sejumlah pegawai terkena COVID - 19.
"Memang ada instansi yang terpaksa tutup dulu, kesepakatannya kan kalau ada yang positif kita tutup dulu, kemudian kita lakukan sterilisasi," ujar dia.
Apriyadi mengatakan para pegawai yang terkena, jika memiliki penyakit penyerta segera dilakukan perawatan, kemudian yang OTG dilakukan isolasi termasuk di rumah sehat. "Pekerja kita WFH kan, seperti sekretariat daerah, ada bagian-bagian kita WFH, kemudian Satpol PP kita tutup,"tukasnya.
Pihaknya juga melakukan langkah antisipasi, apalagi kata Apriyadi saat ini tingkat kasus dengan ketersediaan tempat perawatan sudah mencapai 60 persen atau diatas standar. "Kita sudah melakukan penambagan di RS Darurat Covid, kemudian bekas akper juga siapkan. Kemudian rusunawa juga siapkan sebagai rumah sehat," ujarnya.
Selain itu pengetatan juga dilakukan, kemudian memastikan dipatuhinya protokol kesehatan oleh masyarakat. "Karena ada pelonggaran jadi kemana-mana, makanya kita perketat. Kita juga meminta masyarakat agar disiplin, patuhi protokes," cetusnya.
