MUBA, GLOBALPLANET - Siap-siap, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) bakal diganjar penghargaan oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin Selasa pekan depan. Penyerahan penghargaan universal health coverage kepada Pemkab Muba dilatari kepesertaan UHC yang menyentuh angka 100 persen. Acara akan digelar pada Selasa (14/03/2023) di Balai Sudirman, Jakarta.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Herryandi Sinulingga AP Menyebutkan, Bahwa Berdasarkan undangan yang diteken Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menteri Republik Indonesia Prof. Dr. Muhadjir Effendy dijadwalkan dalam Undangan bahwa Pj Bupati Muba H Apriyadi diundang langsung untuk hadir pada acara bertema Universal Health Coverage Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Masyarakat Indonesia, Khususnya. di Bumi Searasan Sekate.
Seperti diketahui, Pemkab Muba tercatat sebagai kabupaten yang menerapkan Universal Health Care ( UHC) nyaris seratus persen dari jumlah penduduk. Ini terungkap saat digelar Pertemuan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Pendaftaran Perangkat Desa dan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021) Rabu (3/32021) lampau.
Rapat waktu itu dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Muba H Yudi Herzandi dan dihadiri Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatandan Kepala Dinas Kesehatan dan diikuti OPD terkait.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang dr Muhammad Fakhiriza memaparkan perubahan nomenklatur peserta pada Perpres tahun 2020. Menurutnya, 2021 penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (skema PBI tunggal) yaitu seluruh DTKS ditetapkan oleh Kemensos sebagai PBI (Non DTKS dikeluarkan dari kepesertaan PBI), PD Pemda yang termasuk DTKS seluruhnya beralih ke PBI JK per 1 Januari 2021.
Diterangkannya, progress pencapaian UHC dari jumlah penduduk 595.508 jiwa sudah mencapai 96,00%.
“Terkait dengan implementasi JKN KIS di Kabupaten Muba kami telah memberikan dashboard JKN. Dan yang merupakan mobile JKN dalam masa pandemi COVID-19,” ungkapnya.
Dia menyebut Kabupaten Muba juga termasuk kabupaten/kota yang telah Universal Health Coverage (UHC).
Selain itu, buruh harian lepas (BHL), dan perangkat desa wajib didaftarkan pada program BPJS Kesehatan.
