PALEMBANG , GLOBALPLANET.news - Yayasan Intan Maharani (YIM) mendorong penguatan kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil (OMS), perguruan tinggi, penyedia layanan kesehatan, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palembang.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Community Working Group Coordinator Meeting Among Communities to Discuss Finding From The Regular Monitoring and Setting The Advocacy Strategy yang digelar Yayasan Intan Maharani di Hotel Beston Palembang, Jumat (14/8/2026).
Pertemuan tersebut diikuti 21 peserta yang mewakili kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan sejumlah pemangku kepentingan. Forum ini menjadi ruang untuk membahas hasil pemantauan rutin di lapangan sekaligus menyusun strategi advokasi terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi komunitas, khususnya orang dengan HIV (ODHIV) dan populasi kunci.
Ketua Yayasan Intan Maharani, Drs. Syahri, mengatakan penanggulangan HIV/AIDS saat ini masih menghadapi persoalan stigma dan diskriminasi. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat masyarakat, terutama kelompok rentan, untuk mengakses pemeriksaan maupun layanan kesehatan secara optimal.
“Penanggulangan HIV/AIDS saat ini masih terhalang stigma dan diskriminasi. Karena itu diperlukan kolaborasi OMS, perguruan tinggi, dan penyedia layanan dalam program penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palembang,” ujar Syahri.
Menurut dia, persoalan HIV/AIDS tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi. Ketika persoalan tidak ditangani secara komprehensif, dampaknya dapat berupa kesakitan, kecacatan hingga kematian yang pada akhirnya berpengaruh terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, organisasi masyarakat sipil sebagai salah satu pilar penting dalam membangun tata kelola penanggulangan HIV/AIDS perlu terus meningkatkan kapasitas sekaligus memperluas jaringan kerja.
“Penyelesaian permasalahan yang muncul di tingkat daerah membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Hubungan yang terkoordinasi dengan baik harus terus dipertahankan,” katanya.
Syahri menambahkan, pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan tidak hanya sektor kesehatan, tetapi juga dinas kesehatan tingkat kabupaten/kota dan provinsi, lembaga penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, penyedia layanan serta unsur terkait lainnya.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjadi wadah untuk membahas regulasi, mekanisme layanan, penyelesaian persoalan di lapangan, hingga berbagai persoalan makro yang berkaitan dengan komunitas populasi kunci dan ODHIV.
Palembang Masih Menjadi Wilayah dengan Kasus Tinggi
Urgensi penguatan kolaborasi tersebut semakin terlihat dari data kasus HIV/AIDS di Sumatera Selatan. Dinas Kesehatan Sumsel mencatat terdapat 380 kasus baru HIV/AIDS sepanjang Januari hingga Mei 2026, terdiri atas 249 kasus HIV dan 131 kasus AIDS. Dari jumlah tersebut, 28 orang dilaporkan meninggal dunia.
Kota Palembang menjadi wilayah dengan temuan kasus baru tertinggi, yakni 203 kasus, yang terdiri dari 133 kasus HIV dan 70 kasus AIDS.
Sebelumnya, sepanjang 2025 Sumatera Selatan mencatat 907 kasus baru HIV/AIDS, terdiri dari 609 kasus HIV dan 298 kasus AIDS. Palembang juga menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 451 kasus yang terdiri atas 335 kasus HIV dan 116 kasus AIDS.
Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun layanan kesehatan telah tersedia, tantangan penanggulangan HIV/AIDS tidak berhenti pada aspek penemuan dan pengobatan kasus. Upaya pencegahan, edukasi, pendampingan, serta penghapusan stigma dan diskriminasi tetap menjadi bagian penting dari penanganan.
Stigma Masih Menjadi Persoalan di Hulu
Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinas Kesehatan Kota Palembang, Putri Damayanti, mengatakan penanggulangan HIV/AIDS dari sisi hilir sudah berjalan dengan baik. Layanan pemeriksaan, pengobatan, dan pendampingan telah tersedia secara merata melalui fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Kota Palembang.
Namun, menurutnya, persoalan di tingkat hulu masih membutuhkan perhatian lebih besar, terutama dalam membongkar stigma dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai HIV/AIDS.
“Di hilir penanggulangan HIV/AIDS sudah berjalan dengan baik, didukung dengan layanan dan pengobatan yang merata di semua wilayah di Kota Palembang. Namun problem di hulu masih belum maksimal, terutama dalam membongkar stigma dan memberikan pemahaman kepada masyarakat,” kata Putri.
Ia menegaskan, HIV tidak semestinya selalu dikaitkan dengan persoalan moral. Pemahaman yang keliru di masyarakat justru dapat membuat orang takut melakukan pemeriksaan dan enggan mengakses layanan kesehatan.
“Problem di hulu adalah membongkar stigma, memberikan pengertian ke masyarakat bahwa HIV tidak semuanya masalah moral,” ujarnya.
Persoalan stigma memang menjadi salah satu tantangan dalam penemuan kasus. Pada 2025, Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat 375 kasus HIV/AIDS, terdiri atas 290 kasus HIV dan 85 kasus AIDS. Kelompok usia 25–49 tahun menjadi kelompok dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 246 kasus.
Sementara itu, pada periode Januari-Juni 2025, Dinkes Palembang mencatat 211 kasus HIV/AIDS. Saat itu, Dinkes juga menyoroti keterlambatan diagnosis yang salah satunya berkaitan dengan stigma, karena sebagian orang takut memeriksakan diri atau memilih mencari layanan kesehatan yang jauh dari tempat tinggalnya.
Melalui pertemuan tersebut, Yayasan Intan Maharani berharap koordinasi antarpemangku kepentingan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dilanjutkan dengan langkah advokasi dan aksi bersama. Penguatan jejaring antara komunitas, akademisi, pemerintah dan penyedia layanan dinilai penting agar persoalan yang ditemukan melalui pemantauan rutin dapat ditindaklanjuti dan menghasilkan perbaikan layanan bagi ODHIV maupun populasi kunci di Kota Palembang.
