MEDAN, GLOBALPLANET.news - Referendum yang diikuti 51 persen dari total jumlah daftar pemilih tetap (DPT) itu untuk sementara waktu memenangkan FTA RI-Swiss, termasuk perdagangan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Saat dihubungi sejumlah media, Senin (8/3/2021), Tolen menyatakan sadar bahwa secara tak langsung hasil referendum itu kelak bisa memengaruhi kehidupan para petani sawit swadaya, termasuk ribuan petani yang tergabung dalam Asosiasi SAMADE.
Karena itu ia setuju jika ada edukasi terus-menerus kepada para petani sawit untuk bisa menerapkan praktek perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
"Tentu karena kami adalah petani sawit, ya kami berbicara tentang pentingnya edukasi sawit yang berkelanjutan kepada para petani. Nah, edukasi itu bisa saja dilakukan oleh pemerintah, perusahaan sawit yang menjadi mitra petani, atau berbagai lembaga atau yayasan yang peduli pada sawit berkelanjutan," ujar Tolen.
Edukasi itu, kata Tolen, hasil akhirnya adalah dibuktikan dengan proses sertifikasi dari sejumlah lembaga berkompeten seperti dari Komisi Indonesia Sustainable Palm Oil berupa Sertifikat New ISPO, Lembaga Roundtable on Sustainable Palm Oil berupa Sertifikat RSPO.
Atau, sambung Tolen, tidak menutup kemungkinan bila petani sawit bersentuhan dengan sertifikasi dari ISCC (International Sustainability & Carbon Certification).
Sebagai informasi, ISCC adalah salah satu standar yang lahir setelah RSPO dan ISPO. Standar ISCC bukan hanya diterapkan di perkebunan dan industri kelapa sawit, tetapi juga bagi industri pangan, pakan, energi dan kimia. ISCC merupakan salah satu sistem sertifikasi terkemuka untuk keberlanjutan dan emisi gas rumah kaca untuk segala jenis produksi biomassa (energi yang terbarukan).
Bila ada CPO yang bersertifikasi ISCC maka akan berpotensi untuk mendapatkan premium sekitar 20 – 30 dolar AS per metrik ton dari harga di pasar dunia.
Sementara itu H Ir Dedi Junaedi MSc selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian juga menyatakan sikap yang senada dengan Ketua Umum DPP Asosiasi SAMADE, Tolen Ketaren.
Dedi mengingatkan bahwa kemenangan pendukung FTA pada referendum Swiss tidak seharusnya membuat Indonesia, khususnya stakeholder sawit, bersikap lengah. "Perjalanan masih panjang. Selanjutnya adalah, bagaimana kita bisa meyakinkan mereka bahwa Sertifikat New ISPO direkognisi atau diakui sudah sesuai dengan standar keberlanjutan milik mereka (Swiss)," ujar Dedi Joenaidi.
Step atau perkembangan yang ada saat ini, kata Dedi, adalah baru pada tahap kubu pro-FTA atau pro sawit yang berkelanjutan menang dalam referendum melawan kelompok anti-FTA, termasuk yang anti-produk berbasis sawit. Langkah berikut yang harus dipantau, kata Dedi, adalah melihat apa kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah Swiss pascareferendum.
"Langkah selanjutnya adalah pemerintah Swiss sebagai eksekutif menindaklanjuti hasil dari referendum perlu menerbitkan ordinance atau peraturan atau regulasi yang me-recogini atau mengakui Sertifikat New ISPO," tegas Dedi Joenaedi.
