loader

Dana Minim Terserap, Pembagunan Wisata Danau Toba Terancam Mandeg

Foto

MEDAN, GLOBALPLANET - Hal ini dilakukan karena status Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi pariwisata yang super prioritas untuk menjadi "Bali Baru" sejak beberapa tahun lalu bersamaan dengan destinasi lain seperti Labuhan Bajo, Borobudur, dan lainnya, kemungkinan bakal berakhir lebih cepat.

"Status super prioritas itu mungkin berakhir dua tahun lagi sejak sekarang. Tapi prediksi saya, status super prioritas ini bisa saja berakhir tahun depan, tahun 2021," ujar Direktur Pemasaran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Basar Simanjuntak.

Hal itu dikatakan Basar Simanjuntak dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi B DPRD Sumut, Senin (3/2/2020) sore. 

RDP itu diikuti oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, dr Ria Nofida Telambanua M.Kes, Ketua Asita Sumut Solahuddin Nasution, sejumlah anggota DPRD dari 7 kabupaten di kawasan Danau Toba.

Sementara dari Komisi B hadir seperti Viktor Silaen, Tuani Lumban Tobing, Sugianto Makmur, Muhamad Andri Alfitah, dan lainnya.

Kata Basar Simanjuntak, penyebab bakal dicopotnya status destinasi wisata super prioritas karena penyerapan anggaran untuk pengembangan pariwisata di kawasan Danau Toba tidak maksimal.

"Anggaran.untuk pengembangan super prioritas wisata Danau Toba Rp 4 triliun. Duit itu harus dihabiskan dengan benar. Namun yang terjadi saat ini justru baru terserap Rp1 triliun," kata Basar.

Basar menjelaskan, tidak maksimalnya penyerapan dana Rp 4 triliun itu disebabkan oleh sejumlah hambatan dari masyarakat, terutama soal pembebasan lahan yabg rumit dan berlarut-larut. 

Saat ini, kata Basar,ada salah satu marga yang lakukan gugatan hukum terkait status tanah yang hendak dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

"Saat ini sudah sepuluh kali sidang. Saya pikir (jaur hukum) ini jauh lebih bagus, jadi ada kepastian," ujar Basar. Selain soal pembebasan lahan, Basar menyebutkan penolakan masyarakat juga menjadi kendala utama pengembangan pariwisata Danau Toba.

Jika penolakan ini terus berlanjut tanpa ada solusi hukum, Basar khawatir masa kerja pembangunan destinasi wisata super prioritas Danau Toba tidak akan maksimal hasilnya. 

Share

Ads