PALEMBANG, GLOBALPLANET -
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Ahli Sosial Universitas Sriwijaya Dr MH Thamrin, mengatakan, melihat permasalahan ini relevansi atas kebijakan dan kesiapan menghadapai New Normal harus diperhatikan.
"Artinya, seberapa relevannya kita mulai berpikir untuk berpindah dari satu situasi yakni PSBB bagi wilayah yang sudah atau baru menerapkan PSBB, ke situasi yang lain yakni kenormalan baru (New Normal)," ujarnya via telepon, Jumat (29/5/2020).
Menurutnya, dari sisi kebijakan relevansi, akan sangat terlihat satu tujuan, apabila ukuran dan kinerja kebijakan seimbang. Sederhananya sewaktu sudah memilih suatu kebijakan, maka upaya untuk berpindah ke kebijakan lain haruslah benar-benar berdasarkan suatu pengetahuan denga data ilmiah.
"Kita sudah memilih PSBB misalnya, maka fokuslah pada capaian kinerja dan tujuan instrumen kebijakan ini serta apa ukuran keberhasilannya," tegasnya.
Salah satu ukurannya adalah mulai melandainya kurve kasus COVID-19. Di saat kurve sebaran COVID-19 menurun barulah mulai berpikir untuk rotasi ke situasi yang lain yakni kenormalan baru.
Dalam kaitan dengan wilayah yang baru saja menerapkan PSBB, menurutnya sebaiknya fokus saja pada implementasi kebijakan ini. Termasuk secara serius berusaha untuk memperhatikan kinerja PSBB.
"Jangan baru mulai PSBB sudah berwacana tentang kenormalan baru. Mungkin bagi sebagian orang menganggap ini merupakan kebijakan antisipatif. Tapi di tengah situasi yang tidak menentu seperti ini, alih-alih antisipatif, malah justru membingungkan masyarakat dan menunjukkan centang perenangnya sistem dan kelembagaan kebijakan publik kita," tuturnya.
Meski demikian perlu diingat bahwa pelandaian kurve baru salah satu ukuran. Ukuran lainnya seberapa baiknya telah terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam rangka upaya pencegahan dan hidup sehat.
"Seperti telah tumbuhnya kebiasaan menggunakan masker, tetap tinggal di rumah, menghindari kerumuhan, hindari kontak fisik, jaga jarak dan sebagainya," terang dia.
Selain perubahan perilaku, maka kesiapan sistem kesehatan juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Sebab tanpa upaya perbaikan sistem terutama peningkatan fasilitas kesehatan. Maka kurva terinfeksi dipastika menjadi terjal. "Berpikir untuk langsung berpindah ke era kenormalan baru saya pikir itu konyol," singkatnya.
Thamrin menilai jika tidak adanya ukuran atau indikasi pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Nantinya, justru bisa meledak angka terinfeksi dan kemudian diikuti dengan kolapsnya sistem kesehatan dan dapat mengakibatkan efek berantai pada kolapsnya sistem sosial dan ekonomi.
"Dengan kata lain, pengambil kebijakan haruslah secara matang dan hati-hati merumuskan suatu kebijakan termasuk upaya untuk melakukan transformasi kebijakan, tidak berdasarkan intuisi semata," tutupnya.
