PALI, GLOBALPLANET. - Kepala DPMPD PALI, A Gani Akhmad mengatakan, saat ini kondisi keuangan daerah yang lagi minim, membuat pihaknya belum bisa menyalurkan dana tersebut.
"Tahap pertama sudah diterima kades dan perangkatnya selama dua bulan. Tahap berikutnya secara administrasi telah kami ajukan sejak tanggal 12 Agustus 2020 ke BPKAD. Makanya kami minta kepada seluruh kades dan perangkatnya untuk bersabar karena kondisi keuangan daerah yang minim," ucapnya.
Kondisi keuangan daerah yang minim juga dibenarkan Kepala BPKAD PALI, Saparudin. Diterangkannya, pengajuan DPMPD untuk membayar tunjangan dan operasional kades dan perangkatnya selama enam bulan belum bisa terealisasi.
Namun, dijelaskannya, apabila berkenan dan diterima kades, tunjangan itu baru bisa direalisasikan dua bulan dahulu, sama halnya saat pencairan tahap pertama.
"Kami tidak bermaksud menghambat penyaluran ADD. Tapi ini, karena keuangan daerah yang sangat minim. Saat ini, untuk penyaluran ADD baru mampu dibayar dua bulan dahulu. Sebab, untuk membayar tunjangan kades dan perangkatnya saja membutuhkan anggaran hampir Rp5 Miliar," jelasnya.
Saparudin mengakui jika pernah ada perwakilan dari forum kades yang meminta untuk menunda pencairan apabila hanya dibayar dua bulan.
"Kalau anggaran memadai, pasti langsung kami salurkan. Meski demikian kami tetap upayakan, dan dengan kondisi saat ini kami minta seluruh kepala desa bersabar," pungkasnya.
