JAKARTA, GLOBALPLANET. - "Surat edaran terbaru terkait penegakan disiplin aparatur sipil negara (ASN) termasuk yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," tegasnya.
Mantan menteri dalam negeri itu mengatur ketentuan bagi pejabat pembina kepegawaian (PPK) dalam mengawasi penegakan disiplin bagi PNS dan PPPK secara terus-menerus, termasuk saat pandemi Covid-19 ini.
Menteri Tjahjo mengatakan, surat edaran itu menegaskan kembali kewajiban atasan langsung dalam membina bawahan. "Ada sanksi bagi atasan langsung yang membiarkan terjadinya pelanggaran disiplin," ujar Tjahjo.
SE tertanggal 19 Januari 2021 itu memuat dua ketentuan yang harus dijalankan PPK. Pertama, PPK wajib melakukan langkah pencegahan dan pembinaan disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib, produktivitas, dan kelancaran pelaksanaan tugas ASN. Kedua, PPK wajib melakukan upaya penegakan disiplin pegawai ASN.
"Ini berlaku di instansi pusat dan daerah," tutur Tjahjo dilansir dari JPNN, Minggu (24/1/2021).
