PALI, GLOBALPLANET - Hal ini disampaikan FK2DP dengan mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PALI.
"Kami ingin kepastian kapan waktu pastinya untuk tunjangan dan utang pemda dibayarkan kepada kami. Oprasional tidak dibayarkan dan kami dituntut untuk bekerja secara maksimal, apakah ini sesuai," tanya Abul Rustoni, Kades Prabu Menang, Kecamatan Penukal Utara yang juga menjabat sebagai Ketua FK2DP.
Dihadapan puluhan Kepala Desa, Ketua DPRD H Asri AG, yang memimpin rapat tersebut, menurutnya bahwa utang Pemkab atau disebut juga tunda bayar bukan hanya dialami kades dan perangkatnya, namun juga dialami sektor lainnya.
"Perlu disampaikan di sini bahwa utang Pemkab PALI sebesar Rp 216 miliar lebih tepatnya Rp 216.945.877.398,- Nilai itu termasuk untuk desa sebesar Rp 35 miliar yang seharusnya sudah disalurkan tahun 2020 lalu," ungkap H Asri AG, di hadapan Kades, bersama Wakil Ketua I DPRD Irwan ST, Ketua Komisi I Suarno SE dan jsejumlah anggota DPRD, Selasa (16/2/21).
Ditambahkan, Politisi PDIP yang juga ketua DPRD PALI ini, bahwa tunda bayar itu belum termasuk utang kepada Bank Sumsel Babel sebesar Rp 22 miliar dan pihak SMI sebesar Rp 180 miliar.
"Ini faktanya, kami bukan menyampaikan informasi tanpa data. Memang utang kepada Bank Sumsel dan pihak SMI tidak serta merta langsung besar seperti itu tapi akumulatif sejak tahun 2018, 2019 dan 2020. Kalau kita biarkan maka PALI akan hancur," bebernya.
Bahkan yang lebih miris lagi dikemukakan H Asri bahwa tunggakan BPJS belum dibayarkan selama satu tahun sebesar Rp 36 miliar.
"Anggaran untuk BPJS tahun 2020 telah disetujui DPRD yang diajukan pemerintah sebesar Rp 36 miliar rupanya belum dibayarkan. Padahal itu untuk membayar biaya pengobatan masyarakat miskin. Dan informasinya, apabila bulan Maret 2021 belum juga dibayarkan, berobat dengan BPJS akan distop," terangnya.
H Asri menyampaikan bahwa DPRD bukan menentang program pemerintah tapi tetap mendukung program yang benar sementara yang salah harus diperbaiki.
"Kita sama-sama ingin membangun PALI yang katanya Bruneinya Sumatera. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat termasuk Forum Komunikasi Kepala Desa PALI yang harus aktif. Dan kami sarankan kedepan tatakelola keuangan harus dirubah serta harus banyak belajar dengan daerah lain agar PALI bisa lebih baik," harapnya.
Hingga berita ini diturunkan pukul 13.00 WIB, rapat di ruang paripurna DPRD yang dihadiri oleh 12 Pimpinan dan Anggota DPRD serta pihak DPMD dan BPKAD kabupaten PALI, diskort selama beberapa waktu untuk melaksanakan Isoma.
