PALEMBANG, GLOBALPLANET - Pengurus Gapki Agung Wibowo mengatakan, pada periode 2019-2020, terdapat beragam hambatan yang menyangkut isu angkutan atau logistik.
"Seperti hambatan penerbitan dan perpanjangan Keur (truk kebun dan jalan raya) berdampak pada 13 provinsi. Hambatan permintaan normalisasi truk, denda tilang, serta larangan masuk jalur tol untuk truk pengangkut CPO, " ungkap Agung dalam meeting zoom yang digelar Forum Jurnalis Sawit (FJS), bertajuk “Kesiapan Perkebunan Menyiapkan Langkah langkah Strategis untuk Mewujudkan Program bebas Truk ODOL, Kamis (8/4/2021).
Untuk mewujudkan ini adapun penambahan yang harus dilakukan di antaranya jumlah truk dan jumlah supir.
"Gapki tetap melakukan persiapan menuju bebas truk ODOL tersebut, dengan beragam strategi misalnya, mempersiapkan tambahan jumlah truk menjadi 2 kali dari saat ini. Lantas, mempersiapkan tambahan jumlah supir menjadi 2 kali dari saat ini. Dan meminta pelebaran jalan maupun kelas jalan sesuai bertambahnya armada truk, " tuturnya.
Sejauh ini Gapki telah berupaya mewujudkan angkutan industri kelapa sawit bebas ODOL dengan mengajukan sejumlah surat permohonan ke Kemenhub. Seperti misalnya surat permohonan relaksasi ODOL dari GAPKI ke Kemenhub tanggal 18 Agustus 2020.
"Berbagai rekomendasi yang kami ajukan akan berdampak pada Trip optimal, load optimal, dan operasional lancar, " katanya.
Kemudian, mempersiapkan dana tambahan untuk kebutuhan investasi tambahan, modifikasi dan operasional tambahan. Termasuk mempersiapkan proses tambahan (loading dan unloading) sehingga tidak terjadi antrean yang panjang.
“Dan juga meminta persiapan penambahan lebar jalan maupun kelas jalan, sesuai dengan bertambahnya armada truk yang akan beroperasi,” katanya.
