OKU TIMUR, GLOBALPLANET - Demikian diungkapkan Bupati OKU Timur H Lanosin, ST, saat membuka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pencegahan korupsi terintegritas bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa 27 April 2021,di Ruang Rapat Bina Praja II Sekretariat Daerah OKU Timur.
"Jika kita mampu melakukan kerjasama dengan baik apa yang ingin kita capai dapat kita wujudkan bersama,"katanya.
Bupati juga meminta bimbingan dari KPK agar apa yang dicapai selama ini dapat lebih baik ke depan. Selain itu Bupati juga berpesan agar memberikan teguran untuk para pejabat yang tidak memberikan laporan LHKPN.
Sementara itu Nana Mulyana Kasatgas Pencegahan Wilayah II KPK menambahkan, empat tahun yang lalu para Bupati dan Walikota sudah pernah dikumpulkan dan berkomitmen untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.
"Para Bupati dan Walikota melakukan tanda tangan dan disaksikan oleh para Ketua DPRD, disaksikan juga oleh BPKP, Kapolda, Kapolres, Pihak Kejaksaan dan lain-lain,"terangnya.
Nana mengatakan, KPK merupakan sebuah organisasi yang terpapar peraturan baru KPK, dengan adanya Undang Undang KPK yang baru maka Tata Laksana KPK juga berubah.
"Untuk koordinasi pencegahan korupsi KPK fokus pada tiga hal yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan, penyelamatan keuangan dan aset daerah serta penugasan khusus,"katanya.
Untuk tata kelolahan pemerintah atau MCP yang baik, OKU Timur masih butuh perbaikan, fokus area MCP 2020 yaitu perencanaan angaran APBD, pengadaan barang dan jasa.
"Kemudian pirizinan satu pintu, kredibilitas APIP, manajeman ASN, optimalisai pajak daerah, manajeman aset daerah dan tata kelola dana desa,"terangnya.
Acara tersebut juga di ikuti Alfirachman Waluyo PIC Kordinasi dan Suvervisi Pencegahan KPK Wilayah Sumsel, Wakil Bupati serta Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah OKU Timur.
