PALEMBANG, GLOBALPLANET - Dihadapan Kapolda, Forum umat peduli keadilan Palembang menyampaikan beberapa poin, di antaranya menolak segala bentuk perlakuan ketidak adilan hukum bagi segenap rakyat Indonesia.
Menjunjung tinggi dasar dan falsafah negara RI yaitu Pancasila dan UUD 1945. menuntut penegakan hukum yang tidak memihak, sesuai pasal 27 ayat 1 UUD 1945, dimana semua orang diperlakukan sama didepan Hukum serta sesuai) dengan Pancasila pada sila ke Ima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Meminta kepada lembaga legislatif dari pusat hingga daerah agar mengawasi dan mengontrol proses penegakan hukum secara adil dan beradab tanpa tebang pilih terhadap siapapun yang melakukan kejahatan.
Menuntut kepada pemerintah dari pusat hingga daerah agar tidak melakukan intervensi terhadap lembaga Yudikatif, agar mereka dapat menegakkan hukum dan keadilan secara murni bebas dari intrik dan kepentingan politik siapapun di negeri ini.
Meminta kepada semua lembaga negara Eksekutif, Legislati dan Yudikatif agar menjalankan fungsinya secara maksimal dan amanah untuk terwujudnya pemerintahan yang adil demi kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen.
Poin terakhir meminta agar para pihak dan Intelijen Hitam oknum perusak negeri menghentikan segala bentuk kedzaliman dan kriminalisasi terhadap para ulama yang melakukan dakwah nahi Munkar khususnya kepada HRS agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan direhabilitasi nama baiknya.
Direktur Intelkam Polda Sumsel Kombes Pol Ratno Kuncoro mengatakan awalnya forum umat peduli keadilan Palembang akan melakukan aksi unjuk rasa di Polda Sumsel. Namun dialihkan menjadi audensi. Hal ini berkaitan dengan rencana vonis terhadap HRS di Jakarta yang akan berlangsung pada Kamis mendatang.
Sudah ada himbauan, bahwa masyarakat tidak perlu berlebihan dalam menyikapinya, apalagi masyarakat Palembang harus sampai datang ke Jakarta. Cukup sampaikan saja aspirasi nya ke Polda Sumsel.
"Alhamdulillah aspirasi dari forum umat peduli keadilan Palembang ini disambut baik bapak Kapolda dan aspirasi nya akan disampaikan ke Jakarta,"ujarnya.
Menurut Ratno upaya Polri dalam menciptakan Kamtibmas yang kondusif di Sumsel tidak bisa dikerjakan oleh Polri sendiri tentunya perlu ada kolaborasi dari semua elemen
"Tadi Forum umat peduli keadilan Palembang juga mendukung penuh Polri dalam pemberantasan narkoba dukungan ini tentunya menjadi motivasi Polri khususnya Polda Sumsel dalam meningkatkan kinerja nya dalam memberantas dan memerangi narkoba,"tandasnya.
Sementara itu, Ketua Forum umat peduli keadilan Palembang KH Umar Said mengatakan advokat muslim sering menemukan begitu susahnya masyarakat memperoleh keadilan. Bahkan praktek ketidak adilan dilapangan khususnya yang menimpa rakyat kecil. Kalau masyarakat kecil yang tersandung hukum bisa cepat di proses bahkan langsung ditahan.
"Contoh nya saudara kita yang di Aceh dia menyelamatkan pengungsi Rohingya justru dijatuhi hukuman lima tahun penjara, untuk kami meminta jangan ada diskriminasi dan tebang pilih dalam penegakan hukum,"tandasnya.
