PALEMBANG, GLOBALPLANET - Dampak dari krisis global akibat pandemi dan krisis Ukraina Rusia mengakibatkan langkanya komoditas serta naiknya harga, termasuk bahan bakar minya (BBM) dunia maupun Indonesia.
Terlihat dari dalam beberapa minggu terakhir banyak antrian pembelianBBM di SPBU yang ada di wilayah Indonesia maupun banyuasin. Sesuai intruksi Kapolri maka Polres banyuasin, bersama dinas koperindag menyikapi ini dengan melaksanakan rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan pengelola SPBU di wilayah banyuasin.
Dalam rapat ini, Bupati Banyuasin H Askolani Jasi SH MH menugaskan kepala dinas koperindag Ir. Erwin Ibrahim ,ST,MM,MBA untuk memimpin rapat tersebut.
Kapolres banyuasin yang diwakili Kabag OPS Kompol Suarno menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM ini perlu disikapi terutama dampak sosial seperti antrian panjang kendaraan di SPBU yang membuat kemacetan, kelangkaan BBM, terganggunya kamtibmas, adanya isu isu hoax dan aksi aksi yang mungkin bisa menimbulkan terganggunya kondusifitas.
“Jadi perlu dukungan berbagai pihak untuk menjaga kamtibmas ini terutama pengelola SPBU” terangnya.
Pengelola SPBU Pangkalan Balai Suparman mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik dan berterima kasih atas langkah Polres dan pemkab banyuasin melalui diskoperindag mengambil langkah langkah pencegahan antisipasi rencana penyesuaian harga BBM ini. “Apapun langkah pemerintah kami pasti mendukung dan taat” terangnya.
Kepala dinas koperindag Erwin Ibrahim menyimpulkan dari rapat Kordinasi ini ada beberapa kesimpulan antara lain;
1. Akan ada surat bupati kepada seluruh stakeholder sampai ketingkat desa agar menjaga kamtibmas terkait rencana ini.
2. Informasi melalui kominfo harus diberikan untuk mengedukasi masyarakat terkait informasi yang benar.
3. Pengelola spbu tetap berkoordinasi dengan Pertamina untuk menjamin ketersediaan bbm baik saat ini maupun pasca penyesuaian harga.
4.Akan membentuk komunikasi lintas menggunakan grup virtual untuk menyampaikan permasalahan secara cepat agar dapat diantisipasi.
5. Menempatkan anggota polres, dishub dan PolPP membantu antrian di SPBU.
Semua ini tentunya akan terus dilakukan sambil menunggu intruksi dan ketetapan pemerintah.
