JAKARTA, GLOBALPLANET - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) XI 2023. Munas yang akan digelar pada 8-10 Maret di Bali telah dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin di Jakarta, Jumat (3/3/2023).
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berharap, Munas XI GAPKI 2023 yang langsung dibuka oleh Wapres dapat difungsikan sebagai forum konsolidasi untuk menuju arah dan target industri kelapa sawit yang lebih baik lagi.
“Pembukaan hari ini menyimbolkan bahwa Bapak Wakil Presiden bersama Presiden dan negara, apalagi menterinya, harus all out dukung GAPKI. Harapan kita, tentu sawit yang menjadi modal dasar bangsa ini, jangan karena kita semua ini menjadi turun,” ujarnya.
Diketahui, industri kelapa sawit menjadi salah satu tumpuan sumber pendapatan negara. Devisa ekspor pada 2022 mencapai USD39,28 miliar. Angka ini tercatat sebagai rekor tertinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Ke depan, industri kelapa sawit diyakini tetap menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional, karena mendukung sepertiga kebutuhan minyak nabati dunia. Diperkirakan, permintaan produk sawit untuk pangan atau oleofood akan mencapai USD106,16 miliar pada 2035, sedangkan untuk industri oleokimia mencapai USD190 miliar.
Selain itu, industri kelapa sawit mampu menyediakan lapangan kerja yang berlimpah bagi kurang lebih 16,2 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, potensi tersebut harus dimanfaatkan dengan mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
“Perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan. Oleh karenanya, pemerintah terus meningkatkan tata kelola kelapa sawit, antara lain, melalui Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024,” tegas Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin saat membuka Munas XI GAPKI, di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (03/03/2023).
Wapres menekankan, sektor ini dapat diwujudkan lebih cepat melalui peran terbaik dari seluruh pemangku kepentingan, seperti anggota GAPKI sebagai pelaku usaha, perusahaan besar, ataupun kementerian/lembaga terkait. Untuk itu, Wapres pun menyampaikan beberapa langkah strategis kepada pihak-pihak tersebut.
