JAMBI, GLOBALPLANET - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman mengatakan sebanyak 40 persen alokasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk belajar produk dalam negeri, termasuk belanja UMKM dan koperasi. Berdasarkan tindaklanjut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus melalui mekanisme E-Katalog. Sehingga produk lokal terakomodir. Jika memakai tender seringkali produk lokal tak dapat ruang.
“Melalui E-katalog produk lokal mampu bersaing dan terakomodir. Serta kontruksi pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya E-katalog mampu memudahkan para pelaku pengusaha,” katanya setelah menghadiri Bimtek Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui E-Katalog Lokal untuk Etalase Konstruksi di di Kantor BPSDM Provinsi Jambi. Jumat (17/3/2023).
Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Katalog Elektronik disebutkan bahwa, E-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang jasa.
E-katalog terdiri atas katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral dan katalog elektronik lokal. E-katalog meliputi barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya.
“Kami harap melalui mekanisme para pengelola barang dan jasa memberikan ruang seluas-luasnya pengusaha muda dan UMKM mampu memasukkan produk nya ke E-katalog, sehingga perputaran uang nyata dalam negeri arahan Presiden itu nyata mampu terealisasi,” kata Sudirman.
Menurutnya, dengan adanya pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui E-katalog. Mampu merealisasikan arahan dari Presiden.
“Selama ini APBD dan APBN yang nilainya triliyum merupakan barang dan jasa dari luar negeri. Untuk itu dengan adanya E katalog mampu membuat optimalkan produk lokal,” terangnya.
