PALEMBANG, GLOBALPLANET - Ribuan massa pendemo yang datang dari berbagai aliansi seperti Partai Buruh, KSBSI, SPSI, SBMP, KASBI, FSB NIKEUBA dan seluruh organisasi dan elemen berorasi didepan kantor DPRD Provinsi Sumsel, Senin (1/5/23) sekira pukul 14.35 WIB.
Kedatangan para buruh dalam rangka peringatan hari buruh May Day atau hari buruh internasional, sambil membawa spanduk - spanduk, bendera, banner, dan atribut sebagainya sebagai perlengkapan aksi. Dengan dikomandoi mobil yang dilengkapi dengan Microphone pengeras suara sembari menyampaikan tujuan aspirasi.
Diantaranya dalam spanduknya bertuliskan Cabut Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Tolak Rancangan Undang - Undang Kesehatan, laksanakan putusan MK tentang UU Cipta Kerja secara adil, sah kan rancang UU PPRT.
Dalam kesempatan ini, sambil berjalan dari simpang lampu merah hingga ke depan kantor DPRD Provinsi Sumsel Gubernur Sumsel Herman Deru menuju ke rombongan pendemo untuk bertemu langsung.
Dan langsung naik ke atas mobil komando menyampaikan sambutannya didampingi juga Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo.
"Saya bersama rekan forkopimda dan didampingi Kapolda Sumsel mengucapkan minal Aidin Walfaidzin dan semoga kita mendapatkan berkah. Kita mendengar dan merespon kaum buruh di Sumsel, yang antusias ingin menyampaikan aspirasi," kata Herman Deru.
Lanjutnya, akan terus merespon semua usulan dari buruh dimana sebelum kesini sudah dibuka daftar Sumsel ini ternyata UMR adalah masuk di 10 terbesar di Indonesia pada rangking 6.
"Akibat kontraksi dari covid 19 kemarin, banyaknya yang di PHK. Tentunya kita akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada meskipun kita juga harus selaras antara investasi dan kaum buruh ini harus berjalan bersama, investasi kita hormati tapi buruh harus hidup lebih layak seperti yang diinginkan dirinya dan keluarga," ujarnya.
Ditempat sama, Ketua NIKEUBA KSBI Kota Palembang Hermawan mengatakan buruh secara nasional akan terus berjuang terus untuk menuntut dicabutnya UU Cipta Kerja.
"Kalau mengenai kinerja pemerintah pusat atau daerah kami tentu taat dengan prosedur, bahwa saat ini butuh tetap terdegradasi hak - haknya, upah 2 tahun terakhir ini tidak naik baru di tahun terakhir ini naik 8,25 persen. Jadi kedepan apakah nanti ada perubahan kebijakan tentunya kita akan melihat karena gubernur harus ada dikresi dan ini yang belum kami rasakan," katanya.
Lanjutnya, pak gubernur pernah melakukan revisi dan saat itu tidak menaikkan upah kemudian kita melakukan aksi bernegosiasi. "Dan memang di revisi pak gubernur dengan menaikan upah pada 3 tahun terakhir lalu 2 tahun kemudian tidak ada yang naik barulah tahun 2022 ada kenaikan 8,25 persen," tegasnya.
Belum ada perda ataupun aturan yang sifatnya pergub yang bisa mensubsidi upah secara kedaerahan. "Karena secara nasional kami sebagai buruh di Sumsel tidak sejahtera kami sangat berharap Pemerintah daerah itu ada dikresi baik melakukan pergub maupun perda yang bisa mensubsidi buruh di Sumsel dimana merupakan salah satu daerah terkaya," jelasnya.
Harapan kami kepada bapak Gubernur artinya kebijakan dalam hal pengupahan dan penegakan hukum ketenagakerjaan itu, "Kinerjanya agar lebih ditingkatkan lagi," pungkasnya.
Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo melalui Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Harryo Sugihhartono mengatakan pihaknya telah menerjunkan personil gabungan BKO Polda, Brimob, Sat Pol PP, Polres OI, dan instansi terkait lainnya sebanyak kurang lebih 1240 anggota.
"Ada dua pusat demo baik di Monpera dan DPRD Provinsi Sumsel, dan Alhamdulillah demi berjalan lancar dan tertib," katanya.
Kepolisian kedepan siap akan mengawal aksi serupa untuk aksi menyampaikan pendapat agar tertib. "Sehingga apa yang rekan rekan inginkan akan tersalurkan yang nantinya akan diperjuangkan ditingkat pusat," pungkasnya.
Kesempatan ini juga pihak Kepolisian menyiapkan Nasi Tumpeng yang diberikan kepada pendemo yang diserahkan simbolis kepada perwakilan pendemo oleh gubernur Sumsel Herman Deru dan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo. Dilanjutkan makan bersama anggota masing masing serikat pekerja.
