JAKARTA, GLOBALPLANET - Akal Calon Presiden (capres) Anies Baswedan dikabarkan akan menggandeng Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Kabar ini terbilang mengejutkan mengingat Anies selama ini lebih dikaitkan dengan nama Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sementara itu, Cak Imin kerap disandingkan dengan Prabowo Subianto. PKB sebelumnya bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto.
"Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba
menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," ungkap Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).
Riefky mengungkapkan diusungnya nama Cak Imin merupakan inisiatif Ketum Nasdem Surya Paloh
Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkapkan seharusnya yang menjadi cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun tiba-tiba Anies malah dipasangkan dengan Cak Imin. Hal ini diumumkan secara sepihak oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
"Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba
menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," ungkap Riefky dalam keterangannya Kamis malam, (31/8/2023).
Riefky mengungkapkan tiba-tiba Surya Paloh bekerja sama dengan PKB dan mengusung pasangan Anies-Cak Imin. Lanjut Riefky, persetujuan tersebut dilakukan secara sepihak oleh Surya Paloh.
Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," ucapnya.
Partai Demokrat dan PKS yang menjadi koalisi 'dipaksa' untuk menyetujui keputusan tersebut.
"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," ujarnya.
Atas hal ini, Partai Demokrat mengungkapkan kekecewaannya.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," jelasnya.
