JAKARTA, GLOBALPLANET - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih marak terjadi di tengah cuaca panas. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni meminta para pelaku pembakaran lahan dan hutan ditindak tegas.
"Yang tak kalah penting lakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pihak-pihak pelaku pembakaran," ucap Fatoni Fatoni dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Peningkatan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Senin (9/10/2023).
Fatoni mengajak seluruh aparat penegak hukum, mulai dari pihak kepolisian hingga kejaksaan untuk menindak tegas pelaku pembakaran. Selain itu, pihaknya berencana menerjunkan tim ahli dalam penanganan karhutla di Sumsel.
"Demi menanggulangi Karhutla ini berbagai pihak kita libatkan, Pemprov Sumsel bersama Kodam, Polda, Kejati bahkan perusahaan," tambahnya.
Bahkan Fatoni berencana juga akan menggelar pertemuan kembali guna mempertajam upaya pencegahan karhutla yang akan dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 2023 di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Lokasi tersebut dipilih karena daerah yang paling besar terjadi karhutla.
Fatoni juga menyampaikan kondisi lahan rawan kebakaran di Sumsel seluruhnya total 8.003 hektare. Sementara itu, lahan gambut yang dimiliki Sumsel seluas 1,2 juta hektare.
Sementara itu, tercatat sejak bulan Agustus hingga saat ini ada peningkatan titik panas yang cukup signifikan di Sumsel. Kondisi itu diperparah dengan terbatasnya sumber air untuk melakukan pemadaman, faktor angin yang kencang serta lokasi kebakaran yang sulit dijangkau.
"Adapun titik hotspot yang ada saat ini sampai dengan bulan Oktober totalnya mencapai 11.000 lebih. Sementara itu, untuk luasan kebakaran hutan dan lahan sampai mencapai 4.000 lebih sampai Agustus 2023," jelas Fatoni.
Pada kesempatan ini juga, Fatoni menegaskan bahwa kasus Inpeksi Saluran Pernapasan Atasn (ISPA) yang ditimbulkan asap karhutla secara umum tidak ada peningkatan yang signifikan.
"Jumlah kasus ISPA secara kumulatif pada minggu pertama sampai dengan minggu ke-4 di bulan September totalnya mencapai 40.000 lebih," paparnya.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mendorong daerah untuk segera menetapkan status siaga darurat yang ditindaklanjuti dengan penetapan Satgas dan Pembentukan Posko Pengendalian karhutla bagi daerah yang sudah mengalami peningkatan jumlah hotspot dan kejadian karhutla atau mengalami curah hujan yang rendah sesuai dengan prediksi BMKG.
"Satgas pengendalian karhutla untuk memantau dan memutakhirkan data informasi prakiraan iklim, cuaca, dan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran dari BMKG. Lakukan patroli dan cek lapangan dan melakukan respon cepat dan kesiagaan penanggulangan karhutla dengan melakukan pemadaman dini agar kebakaran tidak membesar," ucap Alue.
