MURATARA, GLOBALPLANET - Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo turun langsung ke Kabupaten Muratara dan memantau lokasi pleno PPK di Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Muratara, Minggu (18/2/2024). Sehari sebelumnya Muratara memanas, terjadi dua aksi warga memblokade Jalinsum.
Kapolda Sumsel memberikan sejumlah intruksi agar pelaksanaan tahapan Pemilu serentak tetap aman dan kondusif. Diketahui Muratara memang menjadi atensi khusus dlam pelaksanaan Pemilu serentak 2024.
Turut mendampingi Kapolda saat mendatangi lokasi pleno PPK di Kecamatan Karang Jaya yakni Bupati Muratara H Devi Suhartoni, Kapolres Muratara AKBP Koko Arianto Wardhani, Dandim 0406 MLM Letkol Kunto Adi Setiawan. Bahkan sejumlah Caleg langsung turut dalam rapat pembahasan internal bersama Kapolda Sumsel di Kecamatan Karang Jaya.
Pelaksanaan Pleno tingkat Kecamatan di Karang Jaya, sontak menjadi sorotan karena dikawal ketat ratusan personel Kepolisian dari Polres Muratara, Sat Brimob Polda Sumsel, hingga personel TNI.
Bahkan di sekitar lokasi pleno juga dipasangi kawat barier yang menghalangi kantor Kecamatan Karang jaya dan sejumlah kendaraan barakuda.
Pada kesempatan itu Kapolda Sumsel menyampaikan poin-poin untuk masyarakat maupun para Caleg di Kabupaten Muratara.
"Tadi saya sudah bertemu dengan sebagian peserta pemilu para caleg tersebut dan sudah tidak ada permasalahan, karena saya mendengar ada perbedaan pendapat terkait proses Pemilihan di Kabupaten Muratara," katanya.
Kapolda meminta agar para Caleg maupun tokoh masyarakat, jika menemukan ada ketidaksesuai angka perolehan suara, maupun proses penghitungan dan lain-lain. Bisa menanyakan permasalahan itu ke Polres, KPU, maupun Bawaslu. Tidak usah melakukan pemblokiran jalan, karena itu tidak bisa merubah suara.
“Saya juga akan mengakomodir keluhan para peserta Pemilu yakni petugas penyelenggara, seperti KPU maupun Bawaslu. Jika mengajukan keberatan, nanti akan dipelajari," katanya.
"Bilamana keberatan itu didukung dengan bukti-bukti yang masuk akal untuk dilakukan pengambilan keputusan. Nanti Panwas/Bawaslu yang akan merekomendasikan kepada KPU untuk langkah-langkah selanjutnya, jadi tidak usah turun di jalan," kata Kapolda lagi.
Ditambahkan Kapolda, masyarakat yang menggunakan jalan di jalur lintas ini cukup banyak, ada yang membawa logistik, bahan-bahan pokok kemudian ada yang ingin keluar kota juga mungkin ada yang hamil mungkin ada yang sakit itu supaya tidak terganggu.
Untuk menjaga kondusifitas daerah, Kapolda Sumsel membuka pengaduan umum yang diarahkan langsung ke nomor pribadinya.
"Masyarakat bisa berkomunikasi secara langsung. Ke kami dari aparat keamanan dari TNI, Polri, Pemerintah Daerah, itu siap setiap saat,” katanya.
Selanjutnya Kapolda langsung melanjutkan pemantauan langsung Pleno PPK di Kecamatan Rupit dan Ulu Rawas, karena Kapolda Sumsel mendapat informasi jika sempat terjadi ketegangan dan kericuhan saat pelaksanaan pleno tersebut.
Bupati Muratara H Devi Suhartoni, mengatakan pihaknya sudah semaksimal mungkin untuk mencegah warga melakukan aksi pemblokiran Jalinsum oleh warga di wilayah Muratara.
"Saya sendiri merasa malu, karena sudah berkali-kali kejadian seperti ini Pemilihan Kades tutup jalan, Pemilu tutup jalan sampai pak kapolda yang mantau 17 Kabupaten kota langsung datang ke sini," kata Devi.
Disampaikan Devi, jika masyarakat sudah diimbau tidak melakukan aksi anarkis, mengganggu aset publik dan lainnya. Pihaknya mempersilakan untuk menyampaikan aspirasi. Namun jika mengganggu kepentingan publik dan lainnya saya tidak setuju.
"Silakan ditindak saja jika ada yang mengganggu akses umum dan merusak fasilitas negara," katanya.
