MERANGIN, GLOBALPLANET - Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Merangin menjalin kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bangko dalam mendukung transformasi pengelolaan keuangan negara yang modern, transparan, dan akuntabel.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk pengelolaan Uang Persediaan (UP). Kegiatan tersebut berlangsung di Kota Bangko, Kabupaten Merangin.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, Nur Adi Kusno, ST, mengatakan penerapan KKP merupakan salah satu langkah nyata Satuan Kerja (Satker) BPN Merangin dalam mendukung kebijakan digitalisasi birokrasi, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara.
Menurutnya, penggunaan KKP dapat mempercepat proses pembayaran, mengurangi penggunaan uang tunai atau cashless, serta mendukung pencatatan setiap transaksi belanja negara secara lebih akurat dan real-time.
"Kerja sama dengan BRI Cabang Bangko ini adalah bentuk komitmen kami untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan efisien. Dengan KKP, pertanggungjawaban anggaran operasional institusi menjadi jauh lebih praktis dan akuntabel," ujarnya.
Sementara itu, Pimpinan BRI Cabang Bangko menyambut baik kepercayaan yang diberikan Satker BPN Merangin. Pihak perbankan menyatakan kesiapan untuk memberikan fasilitas dan pengawalan sistem yang aman guna mendukung kelancaran operasional pengelolaan keuangan BPN Merangin.
"Sebagai mitra strategis instansi pemerintah, BRI berkomitmen penuh menyediakan layanan digital banking yang andal. Kami berharap penerbitan KKP ini dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran BPN Merangin secara tepat guna," ungkap perwakilan manajemen BRI Bangko.
Penerapan KKP tersebut sejalan dengan kebijakan dan regulasi Kementerian Keuangan dalam mendorong percepatan penggunaan sistem pembayaran nontunai di lingkungan satuan kerja pemerintah.
Melalui kerja sama tersebut, BPN Merangin dan BRI Bangko optimistis penerapan KKP dapat mendukung pengelolaan keuangan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis digital di Provinsi Jambi.rel
