PALEMBANG, GLOBALPLANET.news - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan melaporkan tiga perusahaan ke Polda Sumsel terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Bumi Mekar Hijau (BMH) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), PT Golden Blossom Sumatra (GBS) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), serta PTPN VII Cinta Manis.
Laporan pengaduan itu disampaikan pada Jumat (13/11/2026), setelah WALHI melakukan pemantauan titik panas (hotspot), analisis spasial menggunakan citra satelit, hingga investigasi lapangan sepanjang Agustus-Oktober 2026.
Deputi WALHI Sumsel, Febrian Sopah, mengungkapkan hasil analisis terhadap data SIPONGI Kementerian Kehutanan periode 1 Agustus hingga 26 Oktober 2026 menunjukkan temuan ribuan titik panas di wilayah konsesi ketiga perusahaan.
Rinciannya, sebanyak 17.753 hotspot teridentifikasi di wilayah konsesi PT Bumi Mekar Hijau, 1.134 hotspot di konsesi PT Golden Blossom Sumatra, dan 312 hotspot di wilayah konsesi PTPN VII Cinta Manis.
"Langkah hukum ini tindak lanjut dari rangkaian pemantauan titik panas (hotspot), analisis spasial menggunakan citra satelit, serta investigasi lapangan yang dilakukan WALHI Sumsel sepanjang Agustus hingga Oktober 2026," ujar Febrian dalam keterangan resminya.
Tidak hanya mengandalkan data satelit, WALHI juga melakukan pemeriksaan langsung di sejumlah lokasi untuk memastikan kondisi faktual di lapangan.
Di wilayah konsesi PT Bumi Mekar Hijau, tim investigasi menemukan empat sampel lokasi kebakaran dalam satu hamparan areal terbakar saat melakukan pemantauan pada 14 September 2026.
Berdasarkan analisis citra satelit periode 19 Agustus hingga 1 Oktober 2026, luas areal terbakar di lokasi pemantauan tersebut diperkirakan mencapai 4.834 hektare. Lokasi itu berada pada ekosistem gambut yang telah ditanami akasia.
Sementara di wilayah konsesi PT Golden Blossom Sumatra, WALHI menemukan dua sampel lokasi kebakaran. Hasil analisis citra satelit periode 1 Agustus hingga 6 Oktober 2026 mengidentifikasi luas areal terbakar sekitar 1.433 hektare yang merupakan kawasan gambut.
Adapun di wilayah konsesi PTPN VII Cinta Manis, tim investigasi menemukan lima sampel lokasi kebakaran pada areal tanaman tebu yang telah dipanen.
WALHI juga menemukan aktivitas pengangkutan tanaman tebu yang diduga telah dibakar di area konsesi perusahaan tersebut.
"Temuan tersebut menjadi bagian penting yang perlu didalami oleh penyidik untuk mengetahui penyebab kebakaran serta prosedur operasional yang dilakukan perusahaan," kata Febrian.
Minta Polda Usut Dugaan Kelalaian dan Pidana Korporasi
WALHI menilai temuan kebakaran tersebut perlu dilihat dalam konteks riwayat kebakaran berulang di wilayah konsesi perusahaan.
Berdasarkan analisis historis WALHI, wilayah konsesi PT Bumi Mekar Hijau tercatat mengalami kebakaran pada 2014, 2015, 2019, dan 2023.
Sementara PT Golden Blossom Sumatra dan PTPN VII Cinta Manis masing-masing juga memiliki riwayat kebakaran pada 2015, 2019, dan 2023. Pada 2026, ketiga perusahaan tersebut kembali teridentifikasi mengalami kebakaran.
Kadiv Advokasi dan Kampanye WALHI Sumsel, Galang Suganda, mendesak Polda Sumsel mengusut penyebab kebakaran di wilayah konsesi ketiga perusahaan tersebut, termasuk mendalami kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian.
Menurutnya, penyidik juga perlu memeriksa pemenuhan kewajiban perusahaan dalam pencegahan dan pengendalian karhutla, termasuk ketersediaan serta fungsi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, terutama di kawasan ekosistem gambut.
Selain itu, tindakan perusahaan sebelum, selama, dan setelah kebakaran harus didalami untuk memastikan apakah kewajiban pencegahan, penanganan, dan pemulihan lingkungan telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
WALHI juga meminta penyidik mendalami kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk peran pengurus dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah konsesi.
WALHI berharap Polda Sumsel menjamin proses penegakan hukum berjalan transparan, profesional, dan berkeadilan serta menyampaikan perkembangan penanganan laporan kepada publik.
Laporan ini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri secara menyeluruh penyebab kebakaran, menguji temuan lapangan, serta memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa karhutla di wilayah konsesi ketiga perusahaan tersebut.
