loader

Saat Kritik Dianggap Gangguan: Etika Komunikasi dan Penertiban Konten oleh Komdigi

Foto

PALEMBANG, GLOBALPLANET.news - Di era media sosial, kritik terhadap pemerintah tidak lagi menunggu ruang redaksi. Ia lahir dari ponsel warga, menyebar dalam hitungan menit, dan kadang hilang dalam hitungan jam. Pertanyaannya: siapa yang menentukan kapan sebuah kritik layak bertahan, dan dengan alasan apa?

Angka yang Perlu Dicermati
Kepmen Komdigi Nomor 127 dan 128 Tahun 2026, yang terbit 13 Maret 2026, mewajibkan platform menurunkan konten disinformasi dan ujaran kebencian paling lama empat jam setelah ditegur. Tujuannya sah: melindungi warga dari hoaks dan kebencian. Namun laporan Remotivi dan SAFEnet per 8 November 2026 memperlihatkan gambaran yang perlu dicermati.

Kedua lembaga itu mencatat 127 konten dimoderasi, naik dari 73 pada pemantauan September. Sebanyak 94 konten, atau 74 persen, dikaitkan dengan permintaan Komdigi. Kritik terhadap Presiden dan kritik terhadap pejabat atau pemerintahan masing-masing berjumlah 32 konten. Ada pula 13 konten karhutla, termasuk video investigasi Nalar Rawat tentang lonjakan indeks pencemar udara hingga 1.200 di Kalimantan Tengah yang dihapus TikTok 16 jam setelah terbit.

Komdigi membantah membungkam kritik. Mereka menyatakan kritik yang sah bukan objek penindakan dan siap mencocokkan data dengan kedua lembaga, namun mengaku belum menemukan kecocokan angka tersebut. Perbedaan ini perlu dituntaskan secara terbuka.

Ujian Pertama: Transparans
Etika komunikasi bertumpu pada satu prinsip dasar: pihak yang berkuasa wajib memberi alasan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 311/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa pemutusan akses harus disertai pemberitahuan beserta alasannya. Menurut Jürgen Habermas, sebuah norma hanya sah jika semua pihak terdampak dapat menguji alasannya secara setara. Bagi warga yang unggahannya hilang tanpa penjelasan, pengujian itu mustahil. Yang tersisa bukan komunikasi, melainkan dominasi.

Ujian Kedua: Warga sebagai Subjek
Martin Buber membedakan relasi Aku–Engkau yang dialogis dari relasi Aku–Itu yang memperlakukan manusia sebagai benda untuk dikelola. Menghapus kritik tanpa menjawab isinya cenderung mendekati relasi kedua: warga diperlakukan sebagai gangguan yang dibereskan, bukan mitra bicara yang didengar. Pakar komunikasi Universitas Brawijaya, Maulina Pia Wulandari, menyebut kritik sebagai umpan balik strategis bagi pemerintah dan mengingatkan bahwa kebijakan semacam ini berisiko menimbulkan chilling effect, yakni warga memilih diam karena takut unggahannya hilang.

Michel Foucault mengingatkan bahwa kekuasaan paling efektif bekerja lewat ketidakpastian. Ketika warga tak tahu unggahan mana yang akan hilang, mereka belajar menyensor diri sebelum ada yang melarang. Dampak terbesarnya mungkin bukan pada konten yang tercatat, melainkan pada ribuan kritik yang tak pernah ditulis.

Ujian Ketiga: Kriteria yang Adil
Komdigi menyebut tingginya angka bagikan, komentar, dan unggah ulang sebagai salah satu indikator konten meresahkan. Masalahnya, kritik yang kuat biasanya justru viral. SAFEnet dan pakar teknologi Heru Sutadi juga menyoroti bahwa konten yang dianggap meresahkan masyarakat diposisikan lebih mendesak daripada judi online. Kriteria yang lentur memberi ruang tafsir luas kepada pihak yang kebijakannya sedang dikritik. Di situlah letak konflik kepentingan yang perlu diawasi.

Ujian Keempat: Hak atas Informasi
Etika komunikasi tidak hanya melarang kebohongan, tetapi juga melindungi hak publik atas informasi yang benar. Informasi kualitas udara menyangkut kesehatan dan keselamatan warga, hak yang dijamin Pasal 28F dan 28H ayat (1) UUD 1945. Jika data semacam itu ikut hilang, yang dirugikan bukan hanya pengunggahnya, melainkan seluruh masyarakat yang menghirup udara yang sama.

Pola yang Berulang
Persoalan ini bukan baru. Pada 27 Agustus 2026, Komdigi menurunkan 486 konten sebagai tindak lanjut patroli siber, yang menurut pihaknya telah dijelaskan kepada Komnas HAM. Pada April 2026, Aliansi Jurnalis Independen menyayangkan pembatasan konten jurnalistik Magdalene di Instagram. Pada Juli 2026, koalisi masyarakat sipil menggugat PP 71 Tahun 2019 ke Mahkamah Agung karena banyak permintaan takedown dinilai tanpa penjelasan. Rangkaian ini menunjukkan bahwa tuntutan akan transparansi bukan suara tunggal, melainkan kekhawatiran yang tumbuh di banyak kalangan.

Sisi Lain yang Perlu Diakui
Kebijakan ini bukan tanpa dasar. Disinformasi dan ujaran kebencian memang merusak, dan negara bertanggung jawab melindungi warga darinya. Komdigi menyebut Kepmen mewajibkan platform menyediakan mekanisme banding, ada tahap Pra SAMAN sebelum perintah pemutusan akses diterbitkan, dan konten jurnalistik pers tidak menjadi sasaran. Sebagian moderasi juga berasal dari panduan komunitas platform, bukan pemerintah. Adapun angka 74 persen masih temuan pemantau sipil yang belum diverifikasi silang.

Jalan Tengah yang Layak Diperjuangkan
Persoalannya bukan boleh atau tidaknya negara menertibkan konten berbahaya, melainkan apakah caranya memenuhi standar etis. Setidaknya ada empat hal yang bisa dilakukan: definisi meresahkan yang sempit dan terukur, pemberitahuan beserta alasan kepada pemilik konten, jalur banding yang mudah diakses, dan laporan transparansi berkala yang bisa diperiksa publik.

Pencocokan data yang ditawarkan Komdigi bisa menjadi awal yang baik, asalkan hasilnya dibuka kepada publik dan tidak berhenti sebagai pernyataan di hadapan wartawan. Platform digital pun tidak boleh sekadar patuh. Mereka perlu menjelaskan kepada pengguna mengapa sebuah unggahan dibatasi, dan menyediakan jalur keberatan yang nyata, bukan formalitas.

Penutup
Pada akhirnya, ruang digital yang sehat tidak diukur dari seberapa sedikit kritik yang muncul, melainkan dari seberapa serius kritik itu dijawab. Pemerintah yang berhenti mendengar kritik kehilangan cermin untuk melihat dirinya sendiri, dan warga yang berhenti bersuara kehilangan haknya sebagai pemilik ruang publik. Tertib tanpa dialog hanyalah sunyi. Itulah ukuran etika yang semestinya dipegang.

 
Sumber data: JawaPos (laporan Remotivi-SAFEnet, 13 November 2026), Bisnis.com dan Malang Post (pandangan Maulina Pia Wulandari; Putusan MK 311/PUU-XXIV/2026), Katadata (klarifikasi Komdigi; gugatan koalisi masyarakat sipil), JPNN (penurunan 486 konten), IDN Times dan JawaPos (mekanisme banding dan Pra SAMAN), Republika (AJI dan Magdalene).

 

Oleh: [Dio Jolyen Axsal, Prof. Hj. Isna Wijayani,M.si.,Ph.D.],      [Magiaster Ilmu komunikasi,Bina Darma palembang ]

Share