JAKARTA, GLOBALPLANET. - Dirjen Pendis, Muhammad Ali Ramdhani menjelaskan, dalam beleid tersebut ada tiga syarat yang harus dipenuhi siswa untuk mencapai kelulusan. Dalam arti, meskipun tidak ada UN siswa masih bisa lulus melalui syarat-syarat yang telah ditentukan ini. Ali Ramdhani menyebutkan, syarat yang pertama adalah menyelesaikan program pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester.
Kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku dengan batasan minimal 'baik'. Serta yang ketiga, mengikuti Ujian Madrasah (UM) yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan (madrasah). "Ujian MAdrasah merupakan ujian akhir program yang dilaksanakan pada siswa kelas akhir pada setiap jenjang madrasah, dari tingkat MI (setara SD), MTS (setara SMP) dan MA (setara SMA)," ujar Ali Ramdhani.
Untuk mendukung pelaksanaan Ujian Madrasah tersebut, Kemenag mengeluarkan Surat Keputusan (SK) 752/2021 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Madrasah. Kata Ali Ramdhani, SK tesebut memberikan kesempatan bagi satuan pendidikan menyelenggarakan Ujian Madrasah dalam bentuk tes tulis, ujian praktek, penugasan, portofolio nilai rapor semester sebelumnya dan tugas harian yang ada. "Atau bentuk lain yang memungkinkan dapat dilakukan oleh madrasah di masa pandemi," sambungnya dilansir dari RMOL, Jumat (12/2/2021).
Adapun yang terkait dengan kenaikan kelas pada pembelajaran di masa pandemi Covid-19 ini, Ditjen Pendis juga telah menerbitkan aturan khusus yang juga memuat 3 syarat tertentu. Pertama, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio dari nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring atau luring dan/ atau bentuk kegiatan penilaian lainnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
Kedua, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Ketiga, rumus perhitungan nilai kenaikan kelas pada semua tingkatan madrasah (MI, MTs, MA) dapat ditentukan oleh madrasah.
Terkait kebijakan peniadaan UN oleh Mendikbud, diatur di dalam Surat Edaran Mendikbud 1/2021 tentang Peniadaaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). SE tertanggal 1 Februari 2021 ini mengatur bahwa ujian nasional dan ujian kesetaraan bukan merupakan persyaratan untuk lulus atau masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
