PALEMBANG, GLOBALPLANET - Puluhan massa mayoritas perempuan yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi menggelar aksi damai kantor KPU Kota Palembang Jumat (11/10/2024) siang. Peserta aksi diterima langsung oleh Ketua KPU Kota Palembang Syawaludin SHi MH.
Aksi damai ini untuk menuntut, menyuarakan serta menolak segala bentuk diskriminasi gender dalam pelaksanaan Pilkada kota Palembang.
Dalam aksi damai ini massa membentangkan spanduk yang berisi tulisan menolak segala bentuk diskriminasi gender dalam pelaksanaan Pilkada serta kecaman kepada pihak yang mendiskreditkan perempuan yang ikut dalam kontestasi Pilkada kota Palembang.
Ketua KPU Kota Palembang Syawaludin SHi MH mengatakan tuntutan dan laporan yang disampaikan massa dari Aliansi Peduli Demokrasi kota Palembang ke KPU Kota Palembang menolak diskriminasi kesetaraan gender dalam Pilkada kota Palembang.
"Tuntutan maupun yang disampaikan massa dari Aliansi Peduli Demokrasi ini akan menjadi acuan kami, kalau memang ini pada dasarnya aduan dan lain sebagainya bisa ke ranah Bawaslu,"kata Syawaludin usai menemui massa.
Meski begitu kata Syawaludin KPU Kota Palembang akan tetap mengkaji laporan yang disampaikan Aliansi Peduli Demokrasi kota Palembang. "Selama massa kampanye kami sudah memberikan himbauan kepada semua peserta calon walikota Palembang terkait juknis dalam berkampanye,"tutupnya.
Sementara itu, Aktivis Aliansi Peduli Demokrasi Kota Palembang Muhammad Bilal Akbar mengatakan diskriminasi gender dalam pelaksanaan Pilkada kota Palembang tidak baik dalam demokrasi karena perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan dalam semua bidang termasuk dalam kontestasi politik.
"Karena adanya diskriminasi inilah kami melakukan aksi damai ke KPU Kota Palembang untuk menolak segala bentuk diskriminasi perempuan dalam Pilkada kota Palembang,"katanya.
Dikatakan Bilal beberapa poin tuntutan yang disampaikan ke KPU dan Bawaslu kota Palembang diantaranya stop diskriminasi terhadap Calon walikota Palembang yang dari perempuan, stop memandang dan menganggap perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin dan perempuan hanya bisa mengurus rumah tangga saja.
"Kalau isu diskriminasi gender ini dimainkan dalam Pilkada kota Palembang akan membuat iklim demokrasi tidak sehat dan persaingan politik yang tidak sehat,"ungkapnya.
