PALEMBANG, GLOBALPLANET.news - Lewat program Santripreneur berbasis UKMK Sawit itu pula, Ma'ruf Amin optimis pesantren-pesantren di daerah penghasil sawit dapat turut menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat.
"Sebanyak 44 persen dari total 28 ribu pondok pesantren yang ada di Indonesia berpotensi untuk mengembangkan usaha kelapa sawit. Sebagian besar kebun kelapa sawit dikuasai oleh rakyat, jadi punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat," ungkap Ma'ruf Amin ketika membuka program Pengembangan Potensi Santripreneur berbasis UKMK Sawit sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Daerah secara virtual zoom, Kamis (1/10/2020).
Menurutnya, Sawit adalah komoditi yang memiliki kontribusinya cukup besar terhadap pembangunan karena perannya yang strategis. Indonesia menguasai pangsa pasar kelapa sawit dunia sebesar 50 persen yang menjadikannya dan produk turunan kelapa sawit sebagai primadona ekspor non migas.
Negara tujuan ekspor kelapa sawit Indonesia saat ini adalah Tiongkok, India, dan Afrika. Akan tetapi, kinerja ekspor kelapa sawit pada semester pertama tahun 2020 sempat turun 11 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 sehingga perlu penguatan untuk menopang pasar ekspor.
"Upaya yang bisa dilakukan dengan melakukan penguatan pasar Domestik. Ini bisa dilakukan dengan kolaborasi berbagai pihak seperti yang kita lakukan saat ini, guna memperbsar dan mempercepat proses produksi. Pesantren sangat berpotensi menjadi pihak yang berkolaborasi dan kerja sama dengan komoditi sawit," tuturnya.
Ia melanjutkan, pelatihan bagi para santri dalam mengelola produksi, distribusi dan pemasaran produk sawit menjadi salah satu kunci keberhasilan program pengembangan potensi santripreneur di pondok pesantren.
Ma'ruf berharap pesantren nantinya tidak hanya mencetak ulama, tidak hanya untuk menyiapkan orang yang paham agama tapi menjadi pusat pemberdayaan pusat perbaikan SDM.
"Pesantren juga perlu dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan tentang pengembangan dan pengelolaan usaha, pemasaran, pengelolaan keuangan dan pengorganisasian sumber daya manusia," pungkasnya
