JAKARTA, GLOBALPLANET - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan, dan Kehutanan Franky Oesman Widjaja menjelaskan, Kadin dan PISAgro akan membangun sejumlah training center sebagai salah satu upaya pendampingan bagi para petani tersebut. Pendampingan 1 juta petani hingga 2023 akan menyasar wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat.
“Sedangkan komoditas sasaran adalah sawit, padi, jagung, kakao, karet, kopi, kedelai, kentang, hortikultura,peternakan sapi dan sapi perah,” kata dia dalam pertemuan Kadin Indonesia dengan pemimpin redaksi media massa terkait penyelenggaraan JFSS 2020 yang digelar secara daring.
Franky menuturkan, produktivitas sawit petani terutama petani independen atau swadaya umumnya jauh dari standar industri. Apabila produktivitas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) industri bisa 5 ton per hektare (ha), petani sawit rata-rata hanya 2-2,50 ton per ha. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah memiliki program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan mengandalkan pembiayaan dari pungutan sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Kami dorong hal yang sama melalui PISAgro. Dengan pendampingan itu, petani sawit bisa meningkatkan pendapatannya 50%, 70%, bahkan 100%,” ungkap Franky.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menuturkan, saat perhelatan Jakarta Food Security Summit (JFSS) ketiga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pendampingan Kadin dan PISAgro bisa menjangkau 1 juta petani dari saat itu 200.000. Hasilnya, pendampingan terhadap 1 juta petani telah sukses dilakukan.
“Kita bertekad untuk menambah 1 juta petani lagi hingga 2023, terima kasih untuk perusahaan-perusahaan dalam PISAgro yang terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia,” ungkap Rosan.
Menurut Rosan, pendampingan tersebut bertujuan meningkatkan produktivitas dengan menerapkan praktik pertanian yang baik (good agricultural practices/GAP). Bukan itu saja, petani yang terlibat juga mendapatkan bantuan pendanaan dan akses pendanaan.
Selain itu, mendapatkan jaminan pasar karena dilakukan kesepakatan pembelian (offtake agreement) sehingga produk yang dihasilkan petani terserap oleh perusahaan-perusahaan PISAgro dengan harga yang wajar.
“Upaya pendampingan ini telah sukses meningkatkan pendapatan petani hingga dobel. Kita lakukan ini karena jumlah petani Indonesia yang banyak sekitar 40 juta, sehingga membantu mereka menjadi sangat penting,” ungkap Rosan.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Makanan Olahan dan Industri Peternakan Juan Permata Adoe mengatakan, pendampingan petani diperlukan untuk membantu menjaga pertumbuhan sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
“Butuh waktu lama agar sektor pertanian semakin berkembang, tidak cukup dengan kebijakan lima tahunan. Contohnya, sawit untuk bisa sukses seperti sekarang butuh waktu hampir 30 tahun. Karena itu, pendampingan bagi petani sangat diperlukan sebagai upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mereka,” jelas dia.
Sebagai salah satu upaya memajukan dan mengembangkan sektor pertanian maka Kadin Indonesia menyelenggarakan JFSS 2020 atau JFSS yang kelima kalinya pada 18-19 November ini. Ketua Pelaksana JFSS 2020 Juan Permata Adoe mengatakan, JFSS bertujuan menggerakkan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Untuk JFSS kelima ini, Kadin mengangkat tema Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak, dan Nelayan. Pertimbangannya, selain berdampak bagi kesehatan manusia, pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian negara-negara di dunia dan memicu resesi ekonomi termasuk Indonesia.
“Dampak paling nyata dari resesi ekonomi adalah meningkatnya pengangguran dan kemiskinan,” kata dia.
Juan menjelaskan, sebagai bagian dari upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional, sektor pangan bisa menjadi salah satu tumpuan. Sektor ini tidak terdampak besar karena pangan selalu dibutuhkan, meskipun ekonomi sedang krisis. Bahkan, dalam situasi sekarang, sektor pangan semakin strategis. Sebab, jika pangan tidak tercukupi dikhawatirkan memicu krisis pangan yang berpotensi mengganggu stabilitas. Terlebih lagi, Badan Pangan Dunia (FAO) sudah memperingatkan kemungkinan terjadinya krisis pangan dunia akibat Covid-19. JFSS 2020 ini akan membahas sejumlah solusi dari sejumlah masalahdi bidang pangan, termasuk solusi menghadapi ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo dijadwalkan membuka perhelatan tersebut dan dihadiri 14 menteri di Kabinet Indonesia Maju. Salah satu isu yang akan dibahas dalam JFSS kelima tersebut adalah isu di sektor kelautan dan perikanan.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan, potensi ekspor perikanan dan kelautan sangat bagus, pada Januari- September 2020 mencapai US$ 4 miliar dengan komoditas andalan udang, tuna cakalang, dan rumput laut. “Dengan adanya JFSS kelima ini isu potensi ekspor akan diangkat lagi dan dengan adanya UU Cipta Kerja maka sektor kelautandan perikanan diharapkan semakin tumbuh dan pelaku usahanya terus bertambah,” jelas Yugi.
