PALEMBANG, GLOBALPLANET - Relaksasi ini berupa penundaan bea keluar (BK) sawit dan produk turunannya. Usulan ini sudah disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo yang dikirimkan 30 November 2020.
Pajak ekspor yang diberlakukan untuk minyak sawit Indonesia terdiri atas dua instrumen, yakni Bea keluar (BK) dan Pungutan ekspor (PE).
Menurut Peraturan Menteri Keuangan, bea keluar akan diberlakukan saat satu ton minyak sawit diekspor dengan harga yang telah melewati threshold sebesar US$ 750 per ton dengan besaran tarif yang bersifat eskalatif dan progresif seiring dengan terjadinya peningkatan harga di pasar global.
Sedangkan, pungutan ekspor dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) yang berasal dari himpunan dana pelaku usaha kelapa sawit yang akan digunakan untuk keperluan sawit itu sendiri.
“Kami telah mengusulkan kepada pemerintah supaya BK sawit sementara dinolkan atau ditunda terlebih dahulu, agar tidak menjadi beban tambahan atau dua kali kena. Yang menyebabkan tertekannya harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani. Jadi cukup pungutan ekspor saja yang lanjut," paparnya, Selasa (8/12/2020).
Dana pungutan ekspor CPO menjadi US$55 per ton akan berdampak pada produktivitas kebun yang menampung 21 juta petani sawit.
Dia menjelaskan, ancamannya jika pungutan ekspor tidak disesuaikan dengan kenaikan harga CPO, maka program B30 akan mandeg. Akibatnya stok CPO dalam negeri melimpah, tanki penampungan CPO penuh, TBS Petani tidak ada yang beli, maka akibatnya adalah harga TBS akan anjlok.
Tujuan lainnya adalah penyesuaian PE akan mengunci harga TBS Petani di level minimum Rp 2.100 per kilogram
Menurutnya, dengan pemberlakuan BK bersamaan dengan pungutan ekspor dikhawatirkan harga TBS akan signifikan berkurang.
"Karena dalam struktur penetapan harga TBS petani ditetapkan setiap minggu, BK dan pungutan ekspor itu masuk dalam biaya pengurang harga TBS yang diterima petani (istilah umumnya biaya Produksi). Kalau untuk Pungutan ekspor kami Petani mendukung, karena memang berkat pungutan ekspor inilah harga TBS Petani terjaga melalui biodiesel, itu faktanya, " bebernya.
Kekhawatiran APKASINDO atas penyesuaian pajak ekspor CPO terkhusus bea keluar yang secara bersamaan juga dilakukan pungutan ekspor, akan menekan harga TBS Petani. Selain itu menurutnya optimalisasi dana pungutan ekspor lebih baik diberikan untuk keperluan petani kelapa sawit.
Apabila pemerintah menaikkan pungutan ekspor (dana yang dikelola oleh BPDPKS), petani sawit berharap dari pungutan ekspor tersebut dikembalikan ke petani sawit secara progresif juga.
"Bisa dalam bentuk biaya replanting, biaya pemupukan kebun eksisting, biaya jalan kebun, pelatihan, peningkatan SDM, sertifikasi ISPO, pembangunan PKS Mini dan pembinaan kelembagaan Petani sebagaimana amanah UU perkebunan, " jelasnya.
