Ini sangat terkait dengan kenyamanan investasi dan stabilitas ekonomi. Presiden Jokowi sudah dengan tegas mengatakan bahwa kebijakan harus prorakyat, jangan kemendag outside. Perubahan Subsidi Migor ke DMO dan DPO sudah menggambarkan plin plannya Kemendag.
Pembatasan ekspor sangat baik dalam menjaga stock dan hilirisasi dalam negeri, namun juga harus cermat melihat kondisi dunia. Saat ini bukan pembatasan lagi, tapi stop. Jika masih distop ekspor maka tanki-tanki penampungan CPO akan full 3 hari kedepan dan situasi akan semakin runyam.
Sesungguhnya BK dan PE yang tinggi (total 375 USD/ton CPO) sudah mewakili pembatasan tersebut. Bila perlu naikkan lagi PE dan BK, lalu subsidi Migor Gotong Royong untuk kelompok masyarakat umum. Namun untuk Migor kemasan exclusive dilepas saja ke pasar. Jadi tidak diperlukan DMO dan DPO, sebab syarat yang diajukan APKASINDO tidak terpenuhi.
Perlu dicatat bahwa eksport CPO saat ini juga sangat kecil, tidak lebih dari 14%, tiga tahun yang lalu berkisar 60-80%. Meskipun kecil saat ini, jika sama sekali ditutup ekport CPO juga akan membuat tanki timbun CPO full.
Ini akan berdampak ke petani sawit karena PKS akan mengurangi kapasitas produksinya, sehingga pembelian TBS Petani menurun.
"Kalau hanya ingin menjaga ketersediaan stock bahan baku minyak goreng, maka kebijakan Kemendag sudah outside," katanya.
